Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Tertutup, Ini Dugaan Pelanggarannya

Rabu, 18 November 2026 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (17/11/2026).(DOK. Polri TV)

Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (17/11/2026).(DOK. Polri TV)

JAKARTA, Kabar Pajajaran – Mabes Polri menggelar sidang etik terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menggelar sidang secara tertutup di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Persidangan dimulai sekitar pukul 09.09 WIB.

Divisi Humas Polri membagikan rekaman video suasana persidangan. Dalam video tersebut, sejumlah pejabat tinggi Polri memasuki ruang sidang. Mereka kemudian menempati kursi majelis hakim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin majelis hakim. Empat perwira tinggi lainnya turut mendampinginya. Mereka terdiri dari Irjen Agus Dwi Hermawan, Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Kelima pejabat tersebut mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV.

Tak lama kemudian, dua personel Propam mengawal Eko Hadi memasuki ruang sidang. Jenderal polisi bintang dua itu mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berlengan pendek.

Hendro Pandowo berdiri menyambut kedatangan Eko. Irjen Eko Hadi kemudian memberikan penghormatan kepada pimpinan sidang sebelum menempati kursi terperiksa.

Eko juga sempat berbicara di hadapan majelis hakim. Namun, rekaman video tersebut tidak memperdengarkan isi pembicaraannya.

Dalam momen lainnya, Eko terlihat menundukkan kepala. Ia membaca dokumen yang dibawanya selama persidangan.

Polri Ungkap Tiga Dugaan Pelanggaran Irjen Eko Hadi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan materi dugaan pelanggaran etik tersebut.

Menurut Trunoyudo, Polri menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam perkara ini.

Pertama, Eko diduga menyalahgunakan wewenang. Kedua, ia diduga bertindak tidak profesional dan mengabaikan prosedur. Ketiga, Polri menduga adanya permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.

Dugaan akses ilegal itu berkaitan dengan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Polri menduga Eko memanfaatkan akses tersebut saat menjabat sebagai Kabagmon. Dugaan serupa juga muncul ketika ia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri atas keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain. Sidang yang digelar tertutup tersebut berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) pukul 09.09 WIB.(DOK. Polri TV)

Irjen Eko Hadi Terancam Sanksi Kode Etik

Polri menyangkakan Eko melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, Polri juga menggunakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Aturan tersebut mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa Polri menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip equality before the law berlaku bagi seluruh anggota kepolisian.

Menurutnya, pangkat dan jabatan tidak boleh memengaruhi proses penegakan aturan internal.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” jelas Trunoyudo.

Ia juga memastikan Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada anggota yang menghadapi proses pemeriksaan etik.

Polri, lanjut Trunoyudo, tidak memberikan ruang bagi praktik impunitas dalam penegakan aturan internal.

Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Proses ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. ***(Ant)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bareskrim Periksa Eks Kapolri Listyo Sigit dalam Kasus Dugaan Makar Prabowo
Hari Ini DPR Ambil Keputusan, RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi Undang-Undang
Gempa M 6,8 Guncang Maluku Tenggara, Getaran Terasa hingga Sorong dan Manokwari
BMKG Catat 7 Gempa Swarm di Tanggamus Lampung, Terjadi Berulang Sejak Kamis Malam
Prabowo Hormati Keputusan Gibran Mundur dari Wapres, Singgung Persyaratan Konstitusi
Mengapa Banyak Media Melakukan PHK? Dewan Pers Ungkap Persoalan Besarnya
Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo, Ini Respons Presiden
ICW Soroti Kontrak Influencer Raffi Ahmad Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:00 WIB

Bareskrim Periksa Eks Kapolri Listyo Sigit dalam Kasus Dugaan Makar Prabowo

Kamis, 19 November 2026 - 09:56 WIB

Hari Ini DPR Ambil Keputusan, RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi Undang-Undang

Rabu, 18 November 2026 - 10:17 WIB

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Tertutup, Ini Dugaan Pelanggarannya

Selasa, 17 November 2026 - 09:40 WIB

Gempa M 6,8 Guncang Maluku Tenggara, Getaran Terasa hingga Sorong dan Manokwari

Jumat, 13 November 2026 - 07:00 WIB

BMKG Catat 7 Gempa Swarm di Tanggamus Lampung, Terjadi Berulang Sejak Kamis Malam

Berita Terbaru