Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang sudah tidak layak beroperasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana tersebut di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026). Evaluasi akan berfokus pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta belum memenuhi standar pelayanan publik.
Selain membenahi transportasi darat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan domestik mulai Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KDM Siapkan Skema Agar Sopir Menjadi Pemilik Armada
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan penertiban armada angkot. Sebaliknya, pemerintah juga menyiapkan solusi agar kesejahteraan pengemudi meningkat.
Pemprov Jabar berencana mengubah tata kelola angkutan kota dengan memberikan kesempatan kepada para sopir untuk memiliki armadanya sendiri.
Pemerintah saat ini sedang mengkaji skema pembiayaan yang tidak membebani pengemudi, termasuk kemungkinan tanpa uang muka atau down payment (DP).
“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka sehingga kesejahteraan mereka tumbuh,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, sopir yang sekaligus menjadi pemilik kendaraan akan lebih bertanggung jawab dalam merawat armada dan memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang.
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari program peremajaan angkot.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil sekaligus mendukung pengurangan emisi.
Transportasi Modern Harus Didukung Perubahan Perilaku
Dedi menilai keberhasilan sistem transportasi publik tidak hanya bergantung pada kualitas kendaraan.
Pemerintah juga harus membangun ekosistem transportasi yang nyaman, aman, dan tertata.
Menurutnya, kawasan perkotaan membutuhkan trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, serta fasilitas umum yang bersih.
Selain itu, sistem keamanan juga harus lebih kuat agar mampu mengimbangi tingginya mobilitas masyarakat.
“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” tegasnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga fasilitas umum sehingga kualitas pelayanan transportasi terus meningkat.
Dedi menambahkan bahwa perubahan budaya masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan transportasi publik yang berkelanjutan.
Bandara Husein Kembali Layani Penerbangan Domestik
Selain sektor transportasi darat, Dedi juga menyampaikan kabar mengenai transportasi udara di Jawa Barat.
Mulai Agustus 2026, rencananya Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung akan kembali melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mendorong pembukaan kembali rute penerbangan internasional dari bandara tersebut.
Seiring rencana itu, Dedi meminta Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sektor pariwisata dan ekonomi daerah semakin berkembang.
Ia memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan terkait pembagian peran antara Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Menurutnya, kedua bandara akan saling melengkapi sesuai fungsi masing-masing.
“Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan haji dan umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati,” kata Dedi.
Melalui pembenahan transportasi darat dan udara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, terjangkau, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas warga di seluruh wilayah Jawa Barat.***(BePe)
