BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi ancaman penuhnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti pada akhir 2026. Langkah ini mendesak karena kawasan Bandung Raya menghasilkan sekitar 5.000 ton sampah setiap hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat untuk mencegah krisis sampah. Pemprov Jabar kini menggabungkan berbagai upaya, mulai dari penambahan kapasitas tampung hingga pengurangan sampah dari sumbernya.
Herman menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak boleh ada ledakan sampah di Bandung Raya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kerja keras semuanya,” ujar Herman.
Pemprov Jabar Optimalkan Zona 5 TPA Sarimukti
Pemprov Jabar mengoptimalkan Zona 5 TPA Sarimukti untuk memperpanjang masa operasional tempat pemrosesan sampah tersebut. Pemerintah juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengkaji penambahan ruang tampung.
Herman bersama tim telah meninjau kondisi lapangan dan menganalisis sejumlah opsi teknis. Kajian tersebut menjadi pertimbangan penting karena pemerintah harus memperhitungkan kondisi area, termasuk potensi bahaya gas metana.
Pemprov Jabar berencana memadatkan timbunan sampah di Zona 5 hingga Desember 2026. Tim ahli ITB akan membantu menghitung tambahan masa operasional yang bisa pemerintah peroleh melalui langkah tersebut.
“Ini akan kami compacting sampai Desember sehingga usianya bisa diperpanjang. Berapa bulan tambahan usianya, nanti kita lihat dari analisis ITB,” kata Herman.
Selain itu, Pemprov Jabar merencanakan pembangunan gravity wall di sisi selatan dan timur TPA Sarimukti. Pemerintah berharap infrastruktur tersebut dapat membantu mengoptimalkan ruang dan memperpanjang masa pemanfaatan fasilitas.
Teknologi Pirolisis Olah 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemprov Jabar juga menyiapkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah lama yang menumpuk di TPA Sarimukti. Pemerintah menargetkan pemasangan instalasi pada akhir 2026 dan memulai operasionalnya pada 2027.
Fasilitas tersebut dirancang untuk mengolah sekitar 1.000 ton sampah lama per hari menjadi bahan bakar solar. Jika berjalan sesuai rencana, teknologi ini dapat membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai guna.
Herman menjelaskan, pemerintah memfasilitasi kerja sama proyek tersebut bersama TNI Angkatan Darat dan mitra terkait. Pemprov Jabar akan mendukung pelaksanaannya melalui penyediaan akses jalan, pengurusan perizinan, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini udah terpasang instalasinya, kemudian bisa operasional 2027, seribu ton sampah lama bisa diolah menjadi solar,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jabar terus menjajaki pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif berbasis sampah.
Namun, pemerintah masih perlu memastikan ketersediaan pembeli atau off-taker. Kesiapan teknis dan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan operasional fasilitas RDF.
Sebanyak 25.000 Mahasiswa Turun Tangani Sampah Bandung Raya
Herman menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah tidak akan menyelesaikan persoalan jika masyarakat terus menghasilkan sampah tanpa melakukan pengurangan dan pemilahan.
Karena itu, Pemprov Jabar mendorong masyarakat mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Pemerintah juga memperkuat upaya pengurangan sampah di lingkungan permukiman, tempat penampungan sementara (TPS), kelurahan, desa, hingga kecamatan.
Untuk memperluas gerakan tersebut, Pemprov Jabar menggandeng perguruan tinggi dan menargetkan 25.000 mahasiswa turun ke lapangan selama tiga bulan mulai Oktober 2026.
Para mahasiswa akan mengedukasi dan mendampingi warga dalam mengurangi, memilah, memanfaatkan, serta mengolah sampah. Program ini menyasar rumah tangga, rumah makan, hotel, perkantoran, dan berbagai aktivitas masyarakat di kawasan Bandung Raya.
Pemprov Jabar juga menyediakan modul dan perangkat digital sebagai panduan pelaksanaan. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut akan memperoleh konversi kegiatan setara 10 satuan kredit semester (SKS).
Herman menegaskan, penanganan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Selain pemerintah daerah dan perguruan tinggi, Pemprov Jabar juga akan mengajak TNI, Pramuka, dan berbagai unsur masyarakat.
“Ini sinergi pemerintah daerah, bahu-membahu dengan perguruan tinggi, mahasiswa, TNI, kami juga akan kerahkan Pramuka dan seluruh komponen masyarakat lainnya,” katanya.
Pemprov Jabar Targetkan Sarimukti Bertahan hingga 2029
Pemprov Jabar berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga operasional TPA Sarimukti hingga akhir 2029. Pemerintah akan mengandalkan optimalisasi kapasitas, pengolahan sampah lama, serta perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai target tersebut.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka beroperasi penuh pada 2030. Fasilitas ini direncanakan mengolah sampah menjadi energi listrik melalui teknologi Waste to Energy.
Dengan demikian, Pemprov Jabar perlu memastikan setiap strategi berjalan sesuai jadwal. Pengurangan sampah dari sumbernya juga harus berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi agar Bandung Raya dapat mengantisipasi keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti.
