BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Jawa Barat menjadi daerah percontohan program pengurangan susut dan sampah pangan atau food loss and waste (FLW). Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular serta Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025–2045.
Program tersebut menargetkan pengurangan susut pangan sejak proses produksi hingga pangan sampai ke tangan konsumen. Pemerintah juga mendorong masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola sumber daya pangan secara lebih bertanggung jawab.
Jawa Barat Dipilih Jadi Pilot Project Program FLOWER
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan, program FLOWER mendorong perubahan cara masyarakat dalam mengelola pangan dan limbahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Teguh, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran sekaligus melahirkan inovasi untuk mengurangi limbah sejak tahap produksi sampai konsumsi.
Program FLOWER juga menjadi bagian dari program regional yang mendapat pendanaan dari IKEA Foundation. Program tersebut mencakup India, Meksiko, dan Uganda dengan pendekatan foodshed.
Pendekatan itu melihat seluruh rantai nilai pangan dalam wilayah tertentu. Prosesnya mencakup produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi pangan.
Jawa Barat mendapat kesempatan menjadi pilot project karena menghadapi tantangan besar sekaligus memiliki potensi untuk mengurangi FLW.
Studi Bappenas pada 2024 mencatat susut pangan menyumbang 47,79 persen dari total FLW di Jawa Barat.
Bandung Raya Hasilkan 1,5 Juta Ton Sisa Pangan
Kawasan Bandung Raya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam program tersebut. Bappenas memperkirakan kawasan ini menghasilkan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun.
Bandung Raya juga menjadi kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Pada 2025, kawasan tersebut diperkirakan memiliki sekitar 9,3 juta penduduk.
Selain jumlah penduduk yang besar, aktivitas pariwisata turut meningkatkan konsumsi pangan. Pada 2023, kawasan Bandung Raya menampung sekitar 7,7 juta wisatawan.
Secara nasional, Bappenas memperkirakan FLW pada periode 2000–2019 berada pada kisaran 1,44 persen hingga 31,8 persen dari total produksi pangan. Angka tersebut mencakup berbagai kelompok komoditas, seperti hortikultura, perikanan, dan peternakan.
Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pengurangan Sampah
Teguh mengatakan Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025–2045. Pemerintah menggunakan ekonomi sirkular sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya.
RAN-ES menetapkan lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta perdagangan ritel dan kemasan plastik.
Kelima sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2019, sektor-sektor itu merepresentasikan hampir sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang.
Jawa Barat kemudian menambahkan sektor kertas dan otomotif sebagai sektor unggulan daerah. Pemerintah daerah menilai kedua sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat.
“Kami mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang sudah bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi sirkular,” kata Teguh seusai peluncuran program di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).
Sampah Makanan Berkontribusi terhadap Perubahan Iklim
Pengurangan FLW juga berkaitan erat dengan upaya menghadapi perubahan iklim. Sampah dan susut pangan menyumbang sekitar 8–10 persen emisi gas rumah kaca global.
Selain menghasilkan emisi, pemborosan pangan juga menghabiskan sumber daya alam. Secara global, aktivitas tersebut menggunakan hampir 30 persen lahan pertanian dan air tawar yang tersedia.
Susut pangan terjadi ketika pangan hilang selama proses produksi dan transportasi. Sementara itu, sisa pangan muncul ketika pangan terbuang pada tahap distribusi hingga konsumsi.
Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus memberikan tekanan terhadap lingkungan dan ketahanan pangan.
Sampah Makanan Jadi Tantangan Jawa Barat
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna mengatakan sampah makanan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani.
Menurut dia, sebagian besar sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir berasal dari sisa makanan.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” ujar Sumasna.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena sistem pengelolaan limbah di kawasan Bandung Raya menghadapi tekanan. Salah satunya terlihat dari kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang semakin terbatas.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi dari sisi hulu. Pengurangan sampah pangan sejak produksi, distribusi, hingga konsumsi dapat membantu menekan beban pengelolaan sampah di hilir.
Bappeda Jabar Jadi Pemangku Kepentingan Utama
Kementerian PPN/Bappenas akan menyelenggarakan Program FLOWER bersama GGGI. Bappeda Provinsi Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program.
Bappeda memiliki peran strategis karena menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi.
Pelaksanaan program juga akan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut bertujuan menciptakan sinergi sekaligus mencegah tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Jawa Barat akan memberikan arahan umum dalam pelaksanaan program. Pemerintah juga merencanakan pembentukan Komite Pengarah Proyek atau Project Steering Committee (PSC).
Komite tersebut akan mengarahkan pelaksanaan program agar menghasilkan solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Jawa Barat.
PSC nantinya berkoordinasi dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian. Bappenas akan memimpin CESG, termasuk Kelompok Kerja Sektor Pangan yang berada di bawah koordinasinya.
Melalui Program FLOWER, pemerintah berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular sekaligus model pengurangan susut dan sampah pangan bagi daerah lain di Indonesia. ***(Chq)
