Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan 1 Hari WFH untuk Hemat BBM

Jumat, 27 Maret 2026 - 22:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabar Pajajaran – Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan sudah diputuskan dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pengumuman kebijakan tersebut tidak akan melewati bulan Maret. Ia menyampaikan hal itu usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3/2026).

“WFH sudah ditetapkan pekan ini. Pengumumannya secepatnya karena bulan ini tinggal beberapa hari,” ujar Airlangga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Pantau Langsung
Pemerintah menegaskan Presiden terus memonitor pembahasan kebijakan ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut proses finalisasi tinggal menunggu pengumuman resmi dari Menko Perekonomian.

Menurut Purbaya, kebijakan ini menjadi salah satu respons cepat pemerintah menghadapi lonjakan harga energi global yang berdampak pada konsumsi BBM dalam negeri.

DPR Nilai WFH Hanya Solusi Jangka Pendek
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyambut baik rencana tersebut sebagai langkah taktis jangka pendek. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak boleh menjadikan WFH sebagai satu-satunya solusi atas kenaikan harga minyak.

Aria menilai pemerintah sedang mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja yang bisa diterapkan bagi ASN, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Kebijakan ini muncul seiring gejolak harga minyak dunia akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Ia menambahkan, pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi energi jangka panjang agar ketahanan energi nasional tidak bergantung pada kebijakan sementara.

Fokus Efisiensi Energi Nasional
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mobilitas harian masyarakat dapat berkurang sehingga konsumsi BBM turun. Selain itu, WFH juga diharapkan membantu mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan di kota besar.

Pengumuman resmi jadwal penerapan WFH diperkirakan keluar dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan kebijakan ini segera berjalan sebagai bagian dari langkah efisiensi energi nasional. ***(Ant)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BREAKING NEWS : Prabowo Ambil Keputusan Tegas! Listyo Sigit Dicopot dari Jabatan KSP
Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Dua Jenderal Polri Ikut Terseret
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal, Isu Bintang Empat Ikut Mencuat
Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Berujung Pencopotan Kapolres, Ini Kronologi Lengkapnya
PPN Pembalut 11 Persen Disorot DPR, Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, RDTR Terintegrasi OSS Capai 576 dan Target LP2B Tembus 87,93%
Gunung Anak Krakatau Erupsi 3 Kali, Status Masih Siaga Level III
Kapolri Suyudi Ario Seto Janji Berantas Narkoba hingga Bersihkan Internal Polri

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 09:06 WIB

Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Dua Jenderal Polri Ikut Terseret

Selasa, 3 November 2026 - 16:02 WIB

Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal, Isu Bintang Empat Ikut Mencuat

Selasa, 3 November 2026 - 10:18 WIB

Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Berujung Pencopotan Kapolres, Ini Kronologi Lengkapnya

Senin, 2 November 2026 - 20:00 WIB

PPN Pembalut 11 Persen Disorot DPR, Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 18:52 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, RDTR Terintegrasi OSS Capai 576 dan Target LP2B Tembus 87,93%

Berita Terbaru