Kota bandung, Kabar Pajajaran – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mendorong transformasi total birokrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026).
Menurut Herman, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan periode 2025–2030, Jawa Barat berada dalam momentum strategis untuk menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.
“Lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” tegas Herman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekonomi Tumbuh di Atas Nasional
Herman memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,85 persen (year on year), melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,39 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor-impor.
Lebih lanjut, ia menyebut realisasi belanja daerah Pemprov Jabar pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia. Bahkan, sisa kas daerah di akhir tahun hanya Rp500 ribu.
“Ini bukti belanja pemerintah dilakukan secara agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Baca juga: Pemdaprov Jabar Siapkan 60 Posko Mudik dan 19 DRU, Pastikan Perjalanan Lebaran 2026 Aman
Kepuasan Publik 95,5 Persen
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Sementara itu, kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen—naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, Herman mengingatkan bahwa capaian tersebut harus berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Data BPS per November 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat sebesar 6,66 persen dan tingkat kemiskinan 6,78 persen. Pemprov Jabar menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen setiap tahun.
Baca juga: Wagub Erwan Dorong Japnas Jabar Jadi Mentor UMKM, Perkuat Ekonomi Daerah
Reformasi Harus Inovatif dan Terukur
Pada forum bertema Penguatan Kebijakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sugianto Nangolah, menekankan pentingnya akselerasi kebijakan yang inovatif dan transformatif.
Menurutnya, sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, serta berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Reformasi birokrasi, lanjutnya, harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan ke depan.***(Radit)
