JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis.
Isu yang muncul antara lain dugaan penyadapan ilegal, kebocoran keuangan negara, dan keamanan nasional. Selain itu, Prabowo meminta dukungan para mantan Kapolri untuk menjalankan program pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan salah satu materi pembicaraan tersebut. Menurut dia, Prabowo turut menyinggung dugaan penyadapan ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menjelaskan, persoalan tersebut menjadi salah satu topik diskusi. Namun, dia tidak mengetahui apakah Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus itu.
Dasco tidak mengikuti pertemuan di Hambalang. Karena itu, dia hanya menyampaikan informasi yang diterimanya.
Selain membahas penyadapan, Prabowo juga memaparkan visi dan misi pemerintah. Presiden mengajak para mantan Kapolri mendukung agenda pembangunan nasional.
Prabowo turut menekankan pentingnya menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tito Karnavian Ungkap Pembahasan Kebocoran Negara
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengungkap isi pertemuan tersebut. Mantan Kapolri itu menyebut Prabowo membahas persoalan kebocoran negara.
“Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi, apa, kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito juga menyampaikan dukungan para purnawirawan Polri terhadap pemerintahan Prabowo. Mereka mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut Tito, para mantan Kapolri juga mendorong pemerintah mencegah kebocoran keuangan negara. Upaya tersebut penting untuk menjaga keuangan negara dan mendukung kesejahteraan rakyat.
Purnawirawan Polri Nyatakan Dukungan kepada Prabowo
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi dukungan para mantan Kapolri. Mereka menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo.
Teddy menyebut Ketua Umum Purnawirawan Polri, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, menyampaikan sikap tersebut.
Para purnawirawan Polri juga berkomitmen mengawal penegakan hukum. Mereka menekankan pentingnya Pancasila dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum.
Teddy menambahkan, Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan aktual. Pembahasan itu juga mencakup kondisi internal kepolisian.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menjelaskan agenda pertemuan. Menurut dia, Prabowo dan para mantan Kapolri membahas dinamika keamanan nasional.
Sjafrie menilai pengalaman para mantan Kapolri memiliki nilai strategis. Pengalaman tersebut dapat memperkuat profesionalisme dan integritas Polri.
Dia berharap Polri terus mengutamakan kepentingan masyarakat. Institusi kepolisian juga perlu menjaga kepercayaan publik.
10 Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan di Hambalang
Sebanyak 10 mantan Kapolri menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo. Mereka berasal dari berbagai generasi kepemimpinan Polri.
Berikut daftar mantan Kapolri yang hadir:
- Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi.
- Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo.
- Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro.
- Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
- Jenderal Pol (Purn) Sutanto.
- Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
- Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.
- Jenderal Pol (Purn) Sutarman.
- Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti.
- Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan lintas generasi ini menjadi ruang pertukaran pengalaman. Para mantan pimpinan Polri juga memberikan pandangan mengenai tantangan kepolisian.
Pengamat Sebut Ada Pesan Politik
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertemuan tersebut memiliki pesan politik.
Menurut Bambang, Prabowo ingin memisahkan persoalan hukum individu dari institusi Polri. Dengan menghadirkan para mantan Kapolri, Presiden menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Bambang menegaskan bahwa persoalan hukum individu tidak otomatis mencerminkan kondisi seluruh institusi Polri.
Dia juga menyoroti dugaan penyadapan yang berpotensi menyasar berbagai kalangan. Sasaran tersebut mencakup presiden, menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga masyarakat.
Karena itu, Bambang menilai persoalan tersebut menyangkut keamanan negara. Isu ini juga berkaitan dengan kewibawaan pemerintah dan kepercayaan publik.
Kehadiran Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala BIN turut menarik perhatian. Menurut Bambang, kehadiran pejabat strategis tersebut menunjukkan luasnya persoalan yang menjadi perhatian pemerintah.
Pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri akhirnya tidak hanya menjadi ajang silaturahmi. Agenda tersebut juga membahas penegakan hukum, keamanan nasional, dan penguatan institusi Polri. ***(Ant)






