Imbas Konflik Global, Jabar Dorong Pengusaha Alihkan Ekspor ke Pasar Baru

Kota Bandung, Kabar Pajajaran – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor perdagangan di tengah dampak konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Salah satunya dengan mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan pihaknya aktif menjembatani pelaku usaha dengan calon pembeli di pasar nontradisional melalui kegiatan pitching business secara daring.

“Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tidak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat,” ujar Nining, Selasa (17/3/2026).

Upaya tersebut melibatkan Atase Perdagangan serta Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara untuk membuka peluang pasar baru bagi produk Jawa Barat.

Baca juga: Di Momen Lebaran, Dedi Mulyadi Akui Layanan Belum Maksimal dan Minta Maaf ke Warga Jabar

Perkuat Akses dan Kapasitas Ekspor

Selain membuka pasar baru, Pemdaprov Jabar juga mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional serta memperkuat sistem informasi intelijen pasar guna memberikan informasi terkini terkait regulasi global kepada pelaku usaha.

Saat ini, terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten/kota di Jawa Barat yang siap memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO), sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan preferensi tarif ekspor.

Pemerintah daerah juga terus meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui program pelatihan ekspor seperti Export Coaching Program (ECP) yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan.

Selain itu, program pendampingan produk ekspor unggulan bertajuk Prospek Pesat juga terus dilanjutkan untuk memperkuat daya saing komoditas lokal di pasar global.

Baca juga: Pemerintah Kaji Penerapan WFH untuk ASN dan Swasta, Ini Waktunya

Dampak Nyata ke Industri

Nining mengungkapkan, sejumlah pelaku ekspor di Jawa Barat telah merasakan dampak langsung dari konflik geopolitik tersebut. Di antaranya berupa kenaikan biaya logistik, keterlambatan pengiriman, serta kendala ketersediaan bahan baku impor.

Selain itu, risiko pengiriman ke wilayah Timur Tengah yang meningkat membuat sejumlah perusahaan asuransi enggan memberikan perlindungan.

Dampak lainnya adalah adanya penundaan permintaan pengiriman dari pembeli di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan penumpukan stok di gudang.

“Salah satu perusahaan tekstil di Jawa Barat melaporkan penundaan pengiriman hingga 10 kontainer ke kawasan tersebut,” kata Nining.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Harus Diusut Tuntas hingga Aktor Intelektual

Dorong Fleksibilitas Industri

Menanggapi kondisi tersebut, Disperindag Jawa Barat juga menampung masukan dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) agar kawasan berikat diberikan fleksibilitas untuk menjual produk ke pasar dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat membantu industri yang mengalami kesulitan bahan baku impor sekaligus menjaga keberlangsungan produksi.

Ke depan, Pemdaprov Jabar akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik global serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.***(Radit)