Bandung, Kabar Pajajaran – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung menjemput warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM tiba di Maumere pada Senin (23/2/2026) untuk memastikan proses pemulangan para korban berjalan aman dan terkoordinasi.
12 Orang Dipulangkan, Satu Sudah Lebih Dulu Kembali
Sebanyak 12 warga Jawa Barat dijadwalkan dipulangkan dari Labuan Bajo menuju Jakarta pada Rabu (25/2/2026), sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandung. Satu orang lainnya telah lebih dulu meninggalkan NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para korban diketahui berasal dari Purwakarta, Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Akan Tinggal Sementara di Rumah Perlindungan
Setibanya di Bandung, para korban akan mendapatkan pendampingan dan perlindungan sementara di Rumah Perlindungan Sementara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis korban mendapatkan penanganan yang tepat.
Libatkan Aparat Penegak Hukum
Dalam penjemputan tersebut, KDM didampingi Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Ia juga melibatkan jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jabar.
Menurut KDM, kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual tersebut akan ditindaklanjuti ke ranah hukum. Para korban akan menjadi saksi dalam proses penyelidikan.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” ujar KDM, Senin (23/2/2026).
Dorong Lapangan Kerja di Jawa Barat
KDM berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia menekankan pentingnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di Jawa Barat agar warga tidak terpaksa bekerja di luar daerah tanpa kejelasan.
“Jangan lagi ada warga Jabar yang pergi ke luar tanpa arah dan tujuan. Di Jabar akan diperbanyak lapangan pekerjaan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pemulangan dan pendampingan korban menjadi prioritas, sekaligus mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus tersebut. ***Anton
