JAKARTA – Peneliti politik Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih menandai babak baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Usep, Prabowo kini semakin menyelesaikan proses peralihan dari pemerintahan yang masih membawa banyak figur pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia melihat Prabowo mulai membangun pemerintahan yang lebih mencerminkan karakter politiknya sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Prabowo sedang menuntaskan peralihan dari pemerintahan warisan menjadi pemerintahan sendiri,” kata Usep kepada Kompas.com, Kamis (1/10/2026).
Prabowo Geser Sejumlah Figur Lama
Usep mengatakan Prabowo tidak memilih untuk mengeluarkan seluruh figur yang sudah berada dalam pemerintahan sebelumnya.
Sebaliknya, Prabowo menggeser sejumlah pejabat ke posisi baru. Menurut Usep, langkah tersebut membuat para pejabat tetap berada dalam pemerintahan, tetapi posisi mereka semakin bergantung pada keputusan Prabowo.
“Pesannya kepada elite, kursi Anda aman sepanjang loyalitas Anda tidak perlu ditafsirkan,” ujarnya.
Usep juga melihat reshuffle kali ini sebagai upaya Prabowo menjaga keseimbangan politik sekaligus memperkuat kendali terhadap pemerintahan.
Reshuffle Dinilai Bukan Sekadar Evaluasi Kinerja
Menurut Usep, pemerintah seharusnya mengganti menteri berdasarkan indikator kinerja jika reshuffle benar-benar bertujuan mengevaluasi kinerja kabinet.
Pergantian tersebut, kata dia, semestinya menyasar kementerian yang tidak mencapai target terukur. Pemerintah juga dapat mengisi posisi itu dengan figur baru, terutama dari kalangan teknokrat.
Namun, Usep melihat pola berbeda dalam reshuffle ketujuh. Pemerintah justru memindahkan sejumlah figur yang sudah berada di lingkar kekuasaan ke posisi strategis lainnya.
Beberapa posisi tersebut mencakup Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Luar Negeri (Menlu), serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Dudung Beralih ke Menko Polkam
Usep mencontohkan perpindahan Dudung Abdurachman dari KSP menjadi Menko Polkam.
Dudung menempati posisi tersebut untuk menggantikan Djamari Chaniago.
Menurut Usep, pola perpindahan pejabat yang sama ke jabatan berbeda menunjukkan pertimbangan loyalitas lebih dominan daripada evaluasi kompetensi.
“Memutar orang yang sama ke kursi berbeda adalah logika loyalitas, bukan logika kompetensi,” kata Usep.
Ia juga menyoroti frekuensi reshuffle yang berlangsung sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun.
Usep menilai pemerintah belum membuka indikator kinerja yang menjadi dasar evaluasi kabinet kepada publik.
Prabowo Disebut Mendapat Kendali Lebih Besar
Usep menilai konfigurasi kabinet terbaru memberikan keuntungan politik bagi Prabowo.
Menurut dia, sejumlah simpul penting pemerintahan kini berada di tangan figur yang memperoleh posisi pada era Prabowo.
Simpul tersebut termasuk koordinasi politik dan keamanan yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
Selain Prabowo, Usep menilai lingkar inti Partai Gerindra juga mendapat ruang lebih besar melalui penempatan sejumlah kadernya.
Salah satunya terlihat dari penunjukan Sugiono sebagai Menko PMK setelah sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.
Pratikno Jadi Simbol Era Jokowi
Di sisi lain, Usep menilai reshuffle juga mengurangi peran jaringan teknokratis dan birokratis yang selama ini menghubungkan pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan Jokowi.
Ia menyebut Pratikno sebagai salah satu simbol terakhir dari pemerintahan Jokowi.
“Pratikno adalah memori institusional satu dekade pemerintahan Jokowi,” ujar Usep.
Menurut dia, pergantian Pratikno memiliki makna politik karena Pratikno memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan Jokowi.
Usep menilai keluarnya Pratikno dari pemerintahan memutus salah satu hubungan simbolis paling kuat dengan pemerintahan sebelumnya.
“Melepasnya berarti memutus mata rantai simbolis paling penting dengan rezim sebelumnya,” katanya.
Sugiono Pindah dari Menlu ke Menko PMK
Usep juga menyoroti perpindahan Sugiono dari posisi Menlu ke Menko PMK.
Menurut dia, perpindahan tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan bidang kerja. Usep melihat penempatan Sugiono sebagai bentuk kepercayaan Prabowo terhadap figur yang dekat dengan lingkar pemerintahannya.
“Dari diplomasi ke pembangunan manusia bukan lompatan kompetensi, melainkan penempatan orang paling dipercaya di pos yang mengoordinasikan program sosial berbasis massa, yang paling sensitif secara elektoral menuju 2029,” kata Usep.
Meski demikian, Usep melihat adanya risiko dalam penempatan tersebut. Ia menilai Sugiono belum memiliki rekam jejak panjang dalam bidang kebijakan sosial.
Menlu Baru dari Diplomat Karier
Sementara itu, pemerintah menunjuk diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Menurut Usep, penempatan Arrmanatha menunjukkan bahwa Prabowo tetap mempertahankan jalur profesional dalam pengelolaan diplomasi.
Pada saat yang sama, Usep menilai Presiden tetap memegang kendali terhadap arah strategis politik luar negeri Indonesia.
Dengan konfigurasi tersebut, Usep melihat reshuffle ketujuh tidak hanya berkaitan dengan pergantian jabatan, tetapi juga menunjukkan proses konsolidasi pemerintahan Prabowo.
