Bandung, Kabar Pajajaran – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan berdurasi lebih panjang, dengan puncak kemarau sekitar 90 persen terjadi pada Agustus mendatang.
Menghadapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi bersama perangkat daerah serta BPBD kabupaten/kota. Rapat ini bertujuan menyatukan strategi menghadapi dua ancaman utama musim kemarau, yakni krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat Hardjasasmita, menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mengantisipasi potensi bencana. “Kami menginternalisasi potensi ancaman kekeringan dan karhutla sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Siapkan Tim Pemantau dan Armada Air Bersih
Sebagai langkah konkret, BPBD Jabar menyiapkan tim pemantau di berbagai wilayah rawan. Armada pendukung, termasuk mobil tangki air, juga disiapkan untuk membantu distribusi air bersih bagi daerah yang mengalami kekeringan.
BPBD kabupaten/kota akan didukung dalam layanan operasi distribusi air bersih agar masyarakat tetap mendapatkan akses air selama musim kemarau berlangsung.
Ancaman Kekeringan dan Karhutla Tergolong Serius
Berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Jawa Barat periode 2025–2029, ancaman kekeringan di wilayah ini tergolong serius. Tercatat lima kabupaten dan satu kota berada pada kategori risiko tinggi, sementara 13 kabupaten dan delapan kota berada pada tingkat risiko sedang.
Untuk potensi karhutla, sebanyak 10 kabupaten dan satu kota masuk kategori risiko tinggi. Data historis menunjukkan tren peningkatan signifikan: kejadian kekeringan naik dari tiga kasus pada 2022 menjadi 27 kasus pada 2023. Sementara kebakaran hutan dan lahan mencapai 711 kejadian pada tahun yang sama.
Secara geografis, wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, hingga Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan potensi terdampak paling luas. Sukabumi bahkan tercatat memiliki potensi area terdampak kekeringan terbesar, mencapai lebih dari 422.463 hektare.
Dari sisi populasi, sekitar 49,8 juta jiwa di Jawa Barat masuk kategori berisiko tinggi terdampak kekeringan. Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terdampak terbesar, mencapai 5,5 juta jiwa, disusul Kabupaten Bandung dan Bekasi yang masing-masing mencapai sekitar 3 juta jiwa. Di kawasan perkotaan, Kota Bekasi dan Depok juga masuk wilayah berisiko tinggi.
Potensi Kerugian Ekonomi Capai Triliunan Rupiah
Kerugian ekonomi akibat kekeringan diperkirakan sangat besar. Kabupaten Garut dan Sukabumi berpotensi mengalami kerugian lebih dari Rp9 triliun, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur, disertai dampak kerusakan lingkungan yang signifikan.
Untuk mempercepat respons, BPBD kabupaten/kota telah menyiapkan nomor darurat yang dapat diakses masyarakat. Sistem ini diperkuat koordinasi lintas aparat kewilayahan agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.
Rekomendasi BMKG untuk Hadapi Kemarau
BMKG juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi lintas sektor. Pada sektor sumber daya air, pengelolaan waduk dan penyimpanan air perlu dioptimalkan guna mengantisipasi krisis air. Sektor pertanian diimbau menyesuaikan kalender tanam serta menggunakan varietas tahan kekeringan.
Di sektor kebencanaan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, karhutla, serta dampak kesehatan seperti ISPA akibat asap. Edukasi hidrasi, perlindungan panas, serta pengawasan kualitas air dan sanitasi menjadi langkah penting selama musim kemarau.
BPBD menegaskan, pemantauan dan deteksi dini menjadi bagian utama mitigasi agar bencana tidak berkembang menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan. ***(Chq)
