Jakarta, Kabar Pajajaran – Pemerintah mulai menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis energi global yang dapat berdampak pada Indonesia. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan kembali pola kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pengurangan jumlah hari kerja guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Gagasan tersebut mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret. Dalam rapat tersebut, presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mulai mengkaji langkah-langkah antisipatif jika gejolak harga energi dunia semakin meningkat.
Menurut Prabowo, perkembangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, khususnya di wilayah Eropa dan Timur Tengah, dapat memicu lonjakan harga energi global. Situasi tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai kenaikan harga minyak mentah dunia tidak hanya memengaruhi sektor energi, tetapi juga dapat berdampak langsung pada harga barang kebutuhan pokok. Hal itu terjadi karena biaya distribusi dan produksi sangat bergantung pada harga bahan bakar.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan yang dinilai realistis adalah dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui kebijakan kerja fleksibel.
Prabowo menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Pada masa tersebut, sebagian besar aktivitas perkantoran dilakukan secara jarak jauh sehingga penggunaan kendaraan dan konsumsi BBM menurun drastis.
Pengalaman itu, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat menjadi solusi sementara dalam kondisi darurat, terutama ketika pemerintah perlu melakukan penghematan energi secara cepat.
Selain skema WFH, opsi lain yang juga mulai dipertimbangkan adalah pengurangan hari kerja dalam sepekan. Dengan mengurangi hari kerja, mobilitas pekerja dapat ditekan sehingga penggunaan bahan bakar untuk transportasi ikut berkurang.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mencontohkan kebijakan penghematan energi yang pernah diterapkan di Pakistan. Negara tersebut sempat menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian pegawai pemerintah dan sektor swasta ketika menghadapi tekanan krisis energi.
Bahkan, dalam periode tertentu, pemerintah Pakistan juga memangkas jumlah hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya nasional untuk menekan konsumsi energi.
Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan serupa belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Contoh dari negara lain hanya dijadikan sebagai referensi dalam menyusun langkah antisipasi jika kondisi global memburuk.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Namun persiapan tetap perlu dilakukan agar Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat muncul akibat ketidakpastian global.
Sejumlah analis energi menilai bahwa strategi efisiensi konsumsi BBM melalui pengurangan mobilitas merupakan salah satu langkah yang cukup efektif. Sektor transportasi diketahui menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar di banyak negara.
Selain berpotensi menghemat energi, kebijakan kerja fleksibel juga dinilai dapat memberikan dampak positif lainnya, seperti mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar dan menekan tingkat polusi udara dari emisi kendaraan bermotor.
Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah diharapkan dapat memiliki langkah antisipatif yang matang apabila tekanan krisis energi global benar-benar terjadi di masa mendatang. *** (Ant)
