KOTA BANDUNG – Bank Indonesia (BI) Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung merumuskan 45 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi Jawa Barat.
Forum West Java Economic Society (WJES) 2026 menghasilkan puluhan rekomendasi tersebut melalui penelitian 269 akademisi dari berbagai daerah di Indonesia. Tim peneliti juga melibatkan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses konsultasi.
Panitia memilih delapan paper terbaik untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tahun ini, WJES mengangkat tema Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi forum tersebut karena mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas arah pembangunan ekonomi daerah.
Erwan berharap 45 rekomendasi kebijakan WJES 2026 tidak berhenti sebagai kajian akademis. Pemerintah daerah perlu menerjemahkan hasil penelitian tersebut menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Erwan.
Erwan Minta Investor Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Dalam kesempatan itu, Erwan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pertumbuhan investasi di Jawa Barat.
Menurutnya, investasi tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas produksi dan membangun kawasan industri. Kehadiran investor juga harus membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.
Karena itu, Erwan meminta perusahaan yang berinvestasi di Jawa Barat memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
Ia menegaskan, pemerintah tidak membatasi investor dari luar daerah maupun luar negeri. Namun, setiap investasi harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha.
“Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar,” kata Erwan.
Meski demikian, Erwan mengingatkan masyarakat lokal agar meningkatkan kemampuan dan keterampilan supaya mampu memenuhi kualifikasi perusahaan.
Ia menilai perusahaan harus merekrut tenaga kerja berdasarkan kompetensi. Masyarakat juga perlu mempersiapkan diri agar bisa bersaing dalam memperoleh kesempatan kerja.
Erwan turut mengkritik praktik tekanan dari pihak tertentu yang meminta perusahaan mempekerjakan warga setempat tanpa mempertimbangkan kemampuan calon pekerja.
“Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut,” ujarnya.
BI Jabar Soroti Kesenjangan Kompetensi Tenaga Kerja
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Junanto Herdiawan menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan penting dalam transformasi ekonomi daerah.
Ia melihat perkembangan industri yang semakin cepat belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kompetensi tenaga kerja. Kondisi tersebut terlihat pada industri kendaraan listrik yang membutuhkan keterampilan khusus.
Menurut Junanto, sejumlah lembaga pendidikan vokasi masih perlu menyesuaikan kurikulum agar lulusannya memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia industri.
“Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang,” kata Junanto.
Junanto berharap hasil penelitian para akademisi dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan aplikatif.
Ia juga menilai keterlibatan 16 OPD dalam penyusunan rekomendasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap gagasan penelitian menjawab persoalan pembangunan yang sebenarnya.
Melalui konsultasi tersebut, para peneliti dapat menyelaraskan hasil kajian dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing perangkat daerah.
45 Rekomendasi Jadi Masukan Pembangunan Daerah
Junanto menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan semakin penting di tengah kebijakan efisiensi serta realokasi anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan kajian dan gagasan yang tepat sasaran agar penggunaan anggaran mampu memberikan dampak optimal terhadap perekonomian masyarakat.
WJES 2026 diharapkan memperkuat hubungan antara hasil penelitian dan proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Pada akhir kegiatan, penyelenggara menyerahkan seluruh hasil penelitian dan 45 rekomendasi kebijakan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat.
Penyerahan tersebut berlangsung secara simbolis melalui buku kompilasi hasil penelitian WJES 2026. Dokumen itu diharapkan menjadi salah satu referensi Pemprov Jabar dalam merancang kebijakan untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
