CIANJUR – Kemarau panjang sepanjang 2026 membuat ribuan keluarga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kesulitan mendapatkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur mencatat sebanyak 7.234 kepala keluarga (KK) di 25 desa dan 13 kecamatan mengalami dampak kekeringan.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Cianjur telah mengirimkan sedikitnya 210.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat belum sebanding dengan kemampuan distribusi bantuan di lapangan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama, mengungkapkan bahwa Kecamatan Cibeber menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Kecamatan Cibeber, kekeringan melanda tujuh desa. Sementara itu, Kecamatan Haurwangi mencatat empat desa yang mengalami krisis air bersih.
“Wilayah terdampak tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Cibeber, Haurwangi, Leles, Agrabinta, Sukaluyu, Cilaku, Cugenang, dan Cikalongkulon,” ujar Wira saat ditemui di kantornya, Selasa (3/11/2026).
Kemarau Panjang Picu Krisis Air Bersih di Cianjur
Wira menjelaskan, kemarau panjang menyebabkan debit sungai terus menyusut. Kondisi tersebut juga membuat sejumlah sumur warga mengering karena cadangan air tanah semakin berkurang.
Selain cuaca ekstrem, perubahan fungsi lahan turut memperburuk ketersediaan air bersih. Aktivitas penebangan pohon dan berkurangnya kawasan hijau mengurangi kemampuan tanah menyimpan cadangan air.
Menurut Wira, masyarakat perlu menjaga pepohonan, terutama di sekitar sumber air dan kawasan resapan.
“Kalau masih banyak pepohonan, apalagi di sekitar sumber air, tentunya air di dalam tanah setidaknya masih bisa menyimpan cadangan ketika kemarau datang,” katanya.
Hujan Mulai Turun, Sumur Warga Belum Terisi
Memasuki November 2026, hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Namun, intensitas hujan yang masih rendah belum mampu mengembalikan cadangan air tanah.
Wira memperkirakan warga membutuhkan waktu sekitar 15 hari agar sumur kembali terisi. Proses tersebut tentu bergantung pada intensitas hujan yang turun selama beberapa pekan ke depan.
“Paling tidak dibutuhkan waktu sekitar setengah bulan agar sumur kembali terisi, itu pun jika hujan turun dengan intensitas tinggi,” ucapnya.
Akibatnya, sebagian masyarakat masih membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
BPBD Cianjur Butuh Empat Mobil Tangki Air
Di tengah kebutuhan air yang tinggi, BPBD Cianjur menghadapi kendala sarana distribusi. Lembaga tersebut belum memiliki kendaraan tangki yang cukup untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Wira mengatakan, pemerintah provinsi sebelumnya meminjamkan mobil tangki kepada BPBD Cianjur. Namun, lembaganya harus mengembalikan kendaraan tersebut setelah masa pinjam pakai berakhir pada Oktober 2026.
Padahal, masyarakat masih terus mengajukan permintaan bantuan air bersih.
Untuk mengatasi persoalan itu, BPBD Cianjur membutuhkan sedikitnya empat unit mobil tangki air. Kendaraan tersebut akan membantu petugas mempercepat pengiriman bantuan ke desa-desa yang mengalami kekeringan.
BPBD Gandeng PMI dan PDAM Salurkan Air Bersih
BPBD Cianjur juga menjalin kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Polres untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Kolaborasi tersebut membantu pemerintah daerah menjangkau sejumlah lokasi yang mengalami krisis air bersih. Meski demikian, tingginya permintaan membuat petugas belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga.
Wira mengakui keterbatasan kendaraan menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kekeringan tahun ini.
“Memang keterbatasan sarana menjadi salah satu kendala kami dalam menangani kesulitan air bersih selama musim kemarau. Kami sebenarnya sudah berkolaborasi dengan PMI, PDAM, dan Polres untuk membantu distribusi air. Namun, karena kebutuhan air saat itu sangat tinggi, sehingga belum bisa menjangkau seluruh wilayah terdampak,” ujarnya.
El Nino Perparah Potensi Kekeringan di Cianjur Selatan
BPBD Cianjur meminta masyarakat, terutama warga di wilayah selatan, tetap mewaspadai ancaman kekeringan. Wilayah tersebut masih berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air bersih jika hujan belum turun secara merata.
Wira menilai kemarau 2026 berlangsung lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena El Nino turut memperburuk kondisi kekeringan dan meningkatkan kebutuhan air bersih masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat penanganan darurat sekaligus menjaga kawasan resapan air. Upaya pelestarian lingkungan, perlindungan sumber mata air, dan penambahan sarana distribusi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko krisis air bersih pada musim kemarau mendatang. ***(cHQ)
