BOGOR, KABAR PAJAJARAN — Ombudsman Republik Indonesia meminta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, segera merobohkan fasilitas khusus yang menjadi temuan dalam inspeksi mendadak (sidak).
Ombudsman memberi tenggat kurang dari satu bulan. Tim Ombudsman juga akan kembali mendatangi Lapas Cibinong untuk mengecek pelaksanaan perbaikan.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan pihaknya akan melakukan sidak lanjutan dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akan minta secepat-cepatnya. Kami akan melakukan sidak lagi mungkin kurang dari sebulan ini nanti,” kata Syafrida di Cibinong, Rabu (23/9/2026), dikutip dari Antara.
Ombudsman Minta Lapas Cibinong Segera Berbenah
Ombudsman tidak hanya meminta pihak lapas merobohkan fasilitas khusus. Lembaga tersebut juga menyiapkan sejumlah tindakan korektif untuk Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas).
Langkah perbaikan itu mencakup pengelolaan lapas, penempatan warga binaan, hingga sistem keamanan.
Ombudsman meminta beberapa langkah berikut:
- Merobohkan fasilitas khusus di area Lapas Cibinong.
- Menata kembali pimpinan dan jajaran Lapas Cibinong.
- Mengembalikan warga binaan ke blok hunian sesuai aturan.
- Menutup dua akses keluar yang tidak memenuhi standar keamanan.
- Memperkuat pengawasan dan penjagaan di lingkungan lapas.
Syafrida menegaskan pihak Lapas Cibinong harus menyelesaikan pembongkaran sebelum Ombudsman kembali melakukan pemeriksaan.
“Sudah harus dirubuhkan,” ujarnya.
Ada Ruang Tamu hingga Lebih dari 10 Kamar
Tim Ombudsman menemukan fasilitas khusus di bagian belakang Lapas Cibinong saat melakukan sidak.
Fasilitas tersebut memiliki berbagai perlengkapan layaknya sebuah hunian pribadi. Ombudsman melihat ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, serta peralatan rumah tangga lainnya.
Tim juga mencatat lebih dari 10 kamar di beberapa titik kawasan tersebut. Sejumlah warga binaan tertentu diduga menempati kamar-kamar itu.
Syafrida mengatakan fasilitas tersebut kemungkinan menarik warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih.
“Kami tidak bisa memastikan, tapi yang jelas ini bukan hanya yang pembesar. Tetapi ini dimanfaatkan oleh warga binaan yang notabene kemungkinan dugaannya memiliki uang lebih dan dia mau menikmati tempat dia tinggal,” ujarnya.
Ombudsman Ungkap Dugaan Pembayaran
Tim Ombudsman kemudian mewawancarai salah satu penghuni fasilitas tersebut.
Dalam wawancara itu, penghuni mengaku membayar sejumlah uang untuk mendapatkan tempat tinggal di fasilitas tersebut. Namun, tim belum mengetahui nominal pembayaran karena petugas lapas datang ketika pemeriksaan berlangsung.
Kehadiran petugas membuat Ombudsman menghentikan pendalaman informasi tersebut.
Syafrida kembali menyampaikan dugaan adanya transaksi untuk memperoleh fasilitas yang lebih nyaman.
“Ya, bayar. Nah, itu yang tadi tidak terkonfirmasi karena keburu datang petugas,” katanya.

Sidak Kedua Ombudsman di Lapas Cibinong
Ombudsman melakukan sidak terbaru setelah kunjungan sebelumnya pada Juli 2026 menghadapi kendala akses masuk.
Kali ini, tim kembali menghadapi hambatan ketika hendak masuk ke area Lapas Cibinong. Padahal, petugas Ombudsman sudah membawa surat resmi dan identitas kelembagaan.
Situasi kemudian memicu cekcok antara tim Ombudsman dan petugas pengamanan. Dalam proses tersebut, salah satu petugas Ombudsman mengalami kaki terjepit ketika terjadi dorong-mendorong.
Meski menghadapi kendala, tim Ombudsman akhirnya masuk ke area lapas. Mereka kemudian memeriksa sejumlah titik, termasuk bagian belakang yang memiliki fasilitas khusus.
Dua Akses Keluar Jadi Sorotan
Selain fasilitas khusus, Ombudsman juga menemukan dua akses keluar di bagian belakang Lapas Cibinong.
Syafrida meminta pihak lapas menutup akses tersebut karena dapat memengaruhi sistem keamanan.
“Terakhir adalah memperketat penjagaan dan mematikan akses keluar. Karena itu tadi kita temukan dua,” kata Syafrida.
Ombudsman selanjutnya akan memantau pelaksanaan seluruh tindakan korektif di Lapas Cibinong.
Tim akan kembali melakukan sidak kurang dari satu bulan mendatang. Pemeriksaan itu akan mengecek pembongkaran fasilitas khusus, penataan warga binaan, penutupan akses keluar, serta penguatan pengawasan di lingkungan lapas. ***(Ant)






