LPSK Catat Jawa Barat sebagai Daerah Asal Korban TPPO Terbanyak

KABAR PAJAJARAN – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat Provinsi Jawa Barat sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak di Indonesia. Data tersebut berasal dari permohonan perlindungan yang diterima LPSK selama beberapa tahun terakhir.

Wakil Ketua LPSK Antonius Prijaji Soesilo Wibowo mengatakan Jawa Barat masih menempati posisi pertama dalam jumlah permohonan perlindungan korban TPPO.

“Dari data permohonan perlindungan, daerah asal tertinggi masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat,” kata Antonius dalam konferensi pers di kantor LPSK, Kamis (30/7/2026).

Setelah Jawa Barat, permohonan perlindungan paling banyak datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Antonius menjelaskan, angka tersebut hanya menggambarkan data yang masuk ke LPSK. Karena itu, jumlahnya dapat berbeda dengan data yang dimiliki kementerian atau lembaga lain.

Jumlah Permohonan Perlindungan Masih Berpotensi Bertambah

LPSK menerima 576 permohonan perlindungan korban TPPO sepanjang 2024. Pada 2025, jumlah itu turun tipis menjadi 554 permohonan.

Hingga Mei 2026, LPSK sudah menerima 132 permohonan perlindungan.

Antonius menilai jumlah tersebut masih bisa meningkat karena permohonan perlindungan biasanya terus bertambah sepanjang tahun.

“Permohonan perlindungan TPPO ke LPSK bersifat fluktuatif. Sampai Mei 2026 jumlahnya memang masih di bawah 150, tetapi kami memperkirakan angkanya bisa meningkat pada Agustus, September, atau Oktober,” ujarnya.

DP3AKB Jawa Barat Tangani Peningkatan Kasus TPPO

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan jumlah laporan TPPO di Jawa Barat terus meningkat.

DP3AKB mencatat 39 laporan sepanjang 2024. Seluruh korban sudah kembali ke daerah asal masing-masing, tetapi tim pendamping masih terus memberikan layanan pemulihan karena banyak korban mengalami trauma.

Pada 2025, jumlah laporan meningkat menjadi 59 kasus.

Siska menegaskan, DP3AKB tidak hanya menangani proses hukum, tetapi juga mendampingi korban hingga kondisi psikologis mereka pulih.

“Korban TPPO umumnya mengalami kekerasan sehingga mereka membutuhkan pendampingan dalam waktu yang cukup panjang,” katanya.

Hingga Juni 2026, DP3AKB kembali menangani 60 kasus TPPO.

Salah satu penanganan yang masih berlangsung melibatkan 13 warga Jawa Barat yang menjadi korban TPPO di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Tim pendamping turut mengawal proses persidangan para korban.

“Beberapa perkara memang sudah selesai, tetapi kami tetap melanjutkan pendampingan kepada para korban sampai mereka benar-benar pulih,” ujar Siska.

Pemprov Jawa Barat Perkuat Pencegahan TPPO dari Tingkat Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk gugus tugas pencegahan TPPO untuk memperkuat upaya perlindungan masyarakat.

Melalui gugus tugas tersebut, Pemprov Jabar mengajak pemerintah desa, aparat, dan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan edukasi serta kewaspadaan masyarakat terhadap modus perdagangan orang.

Siska berharap kolaborasi lintas sektor mampu menekan jumlah korban TPPO, terutama perempuan dan anak.

“Kami ingin memperkuat pencegahan sejak tingkat desa. Dengan kolaborasi semua pihak, kami berharap penanganan dan pencegahan kasus TPPO bisa berjalan lebih efektif,” katanya. ***(Chq)