KABAR PAJAJARAN – Kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa melampirkan KTP pemilik asli kini resmi berlaku secara nasional. Langkah yang berawal dari Jawa Barat ini diperluas oleh Korlantas Polri sebagai upaya mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Wibowo, menegaskan kebijakan tersebut hanya berlaku sementara sepanjang tahun 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar segera melakukan proses balik nama kendaraan paling lambat pada 2027.
“Berlaku Nasional, tetapi hanya di tahun 2026. Pada 2027 seluruh kendaraan wajib sudah balik nama,” ujar Wibowo, Kamis (16/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berawal dari Kebijakan Jawa Barat
Program ini sebelumnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA/2026 yang mulai diterapkan pada 6 Maret 2026. Korlantas kemudian memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas penerapan kebijakan tersebut ke seluruh Indonesia.
Menurut Wibowo, keputusan nasional ini merupakan hasil koordinasi bersama yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Samsat. Jika seluruh daerah sepakat, maka kebijakan yang semula hanya berlaku di Jawa Barat kini resmi diadopsi secara nasional.
Dedi Mulyadi Sambut Positif
Dedi Mulyadi menyambut baik keputusan Korlantas. Ia menilai kebijakan ini menjadi terobosan penting yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama.
“Awalnya hanya berlaku di Jawa Barat, sekarang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ini kabar baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan ini dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan selama 2026. Meski bersifat sementara, kesempatan tersebut dinilai sebagai momentum untuk meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan.
Imbauan Keselamatan Berkendara
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya fokus pada kewajiban administrasi, tetapi tetap mengutamakan keselamatan di jalan setelah membayar pajak kendaraan.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong kepatuhan pajak sekaligus menjadi masa transisi sebelum kewajiban balik nama kendaraan diberlakukan penuh pada 2027. ***(Ant)
