PURWAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyoroti rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
WALHI meminta pemerintah mengkaji dampak lingkungan proyek tersebut secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Wahyudin menyoroti kebutuhan air dan listrik untuk operasional data center AI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga meminta pemerintah membuka informasi terkait sumber air yang akan digunakan proyek.
WALHI Soroti Kebutuhan Air
Wahyudin menilai kebutuhan air menjadi salah satu aspek penting dalam kajian lingkungan.
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan sumber air untuk operasional data center.
Kajian juga harus menghitung kebutuhan air proyek tersebut. Pemerintah perlu memastikan penggunaan air tidak mengganggu kebutuhan masyarakat sekitar Jatiluhur.
“Kalau misalnya terpenuhi, apa dampak negatif yang akan muncul atau kondisi lingkungan di Jatiluhur maupun juga kondisi masyarakat yang selama ini memanfaatkan air di Jatiluhur itu sendiri,” ujar Wahyudin, Rabu (30/9/2026).
Wahyudin menyebut data center AI dapat membutuhkan jutaan liter air setiap hari.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung ketersediaan air di kawasan tersebut.
“Kalau misalnya pembangunan itu berada di wilayah banyak pemukiman, air yang selama ini dimanfaatkan warga berpotensi akan habis gitu, karena data center ini akan menggunakan jutaan liter air gitu ya dalam setiap harinya,” katanya.
Konsumsi Listrik Ikut Jadi Perhatian
WALHI juga menyoroti kebutuhan listrik data center AI.
Wahyudin mengatakan fasilitas tersebut membutuhkan energi dalam jumlah besar.
Ia meminta pemerintah menjelaskan sumber listrik yang akan memasok kebutuhan data center.
Menurut Wahyudin, penggunaan energi fosil juga dapat meningkatkan emisi karbon.
“Pertama dibangunnya data center ini tentu akan membutuhkan listrik yang boros, karena satu data center AI itu kalau ukurannya 80 sampai 100 megawatt gitu ya, setara dengan listrik untuk 1.000 rumah kan gitu,” ucapnya.
WALHI Soroti Potensi Kenaikan Suhu
Selain air dan listrik, WALHI memperhatikan potensi perubahan suhu di sekitar lokasi proyek.
Wahyudin meminta pemerintah menghitung dampak penggunaan genset dan cooling tower.
Kedua fasilitas tersebut dapat beroperasi selama 24 jam.
Karena itu, pengelola perlu memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
“Nah, konteks ini juga akan memunculkan dampak negatif terhadap kenaikan suhu, baik itu dari genset kalau menggunakan genset maupun juga dari cooling tower yang beroperasi 24 jam,” ujarnya.
Limbah Data Center Juga Perlu Dikelola
WALHI turut meminta pemerintah mengkaji pengelolaan limbah proyek.
Wahyudin menyebut oli genset dan baterai sebagai beberapa material yang perlu mendapat perhatian.
Limbah perangkat server juga membutuhkan sistem pengelolaan yang jelas.
Pengelola harus menangani material tersebut sesuai ketentuan lingkungan.
“Aspek lainnya dalam dampak lingkungannya kita perlu tahu bahwa kegiatan ini akan memunculkan jenis limbah bahan B3 lainnya seperti oli genset, waste server gitu ya itu juga seperti apa pengelolaannya,” katanya.
Infrastruktur Pendukung Masuk Kajian
WALHI juga meminta pemerintah menghitung dampak pembangunan infrastruktur pendukung.
Infrastruktur itu mencakup gardu listrik dan akses kendaraan material.
Jaringan fiber optik dan tower baru juga perlu masuk dalam kajian.
Menurut WALHI, seluruh pembangunan tersebut dapat memengaruhi kondisi lingkungan Jatiluhur.
Pemerintah perlu menghitung daya dukung dan daya tampung kawasan sebelum proyek berjalan.
WALHI Minta Perencanaan Dibuka ke Publik
Wahyudin mengatakan WALHI Jawa Barat belum mendapat undangan untuk membahas rencana pembangunan data center tersebut.
Ia meminta pemerintah membuka ruang diskusi sejak tahap perencanaan.
Masyarakat dan organisasi lingkungan dapat memberikan masukan melalui proses tersebut.
“Ruang transparansi ini penting dari mulai apa yang akan direncanakan pemerintah kan perlu diuji publik kan, perlu didiskusikan gitu ya, perlu pandangan saran masukan dari semua pihak gitu,” ujarnya.
Wahyudin menegaskan WALHI tidak otomatis menolak proyek data center AI tersebut.
WALHI meminta pemerintah melakukan kajian lingkungan secara mendalam.
Organisasi itu juga mendorong pemerintah menjalankan proses secara transparan.
“Kalau bicara soal dampak lingkungan, tentu Walhi menyoroti meskipun ini perlu kajian yang lebih mendalam ya, dan juga transparan gitu biar juga dapat menjadi pengetahuan bagi publik dan juga tidak semata-mata juga apa publik ataupun juga Walhi menolak gitu ya terhadap rencana tersebut,” katanya.
WALHI Nilai Penghentian Sementara Tepat
Wahyudin juga menanggapi penghentian sementara konstruksi proyek data center AI di Jatiluhur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara proyek tersebut karena PBG dan AMDAL belum terbit.
Wahyudin menilai langkah itu tepat.
Menurut dia, pengelola harus menyelesaikan dokumen lingkungan sebelum memulai konstruksi.
Ketentuan tersebut juga berlaku untuk proyek berstatus Proyek Strategis Nasional atau PSN.
“Jadi sudah tepat kalau misalnya kondisi saat ini dihentikan sementara ketika dokumen lingkungannya belum tepat gitu karena dari setiap kegiatan apa pun, termasuk PSN atau bukan, mereka harus wajib menyelesaikan dulu dokumen lingkungannya gitu baik itu Amdal maupun RKL-RPL-nya,” ujar Wahyudin.***(Chq)
