BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengkaji kembali penerapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Pemerintah hanya menyiapkan skema itu bagi siswa dari keluarga mampu. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin tetap bersekolah secara gratis.
Wacana tersebut muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan pemerintah masih membahas usulan tersebut. Hingga kini, Pemprov Jabar belum menetapkan kebijakan mengenai SPP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami masih membahas usulan itu. Nanti kami melihat hasil pembahasannya,” kata Purwanto.
Purwanto menjelaskan banyak sekolah negeri memerlukan tambahan anggaran agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Kondisi itu mendorong munculnya usulan mengaktifkan kembali SPP.
Anggaran Sekolah Belum Mencukupi
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan kebutuhan biaya pendidikan jauh lebih besar daripada anggaran yang tersedia.
Menurut dia, biaya ideal pendidikan untuk satu siswa SMA mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Saat ini pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar Rp1,6 juta atau sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Kekurangan anggaran membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan operasional. Sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit menghadapi tekanan lebih besar.
Karena itu, DPRD mulai mengkaji SPP sebagai sumber pendapatan tambahan bagi sekolah. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Siswa Miskin Tetap Gratis
Yomanius memastikan DPRD tetap mengutamakan prinsip keadilan. DPRD akan membebaskan siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin dari seluruh biaya pendidikan.
Ia menjelaskan siswa dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 5 tetap memperoleh layanan pendidikan gratis.
Sebaliknya, pemerintah hanya akan memungut SPP dari siswa kelompok Desil 6 hingga Desil 10 apabila kebijakan itu berlaku.
Nominal SPP Mengikuti Kondisi Ekonomi
Yomanius juga mengusulkan besaran SPP mengikuti kemampuan ekonomi setiap keluarga.
Keluarga pada kelompok Desil 10 akan membayar SPP lebih besar daripada keluarga Desil 6. Menurutnya, skema tersebut menciptakan rasa keadilan sekaligus membantu sekolah memperoleh tambahan anggaran.
Ia menegaskan Pansus masih melanjutkan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Setelah pembahasan selesai, pemerintah akan menentukan sikap terkait usulan reaktivasi SPP. ***(Chq)
