Heboh! Purbaya Kembali Pangkas Anggaran MBG Ratusan Triliun, Ini Alasannya

Senin, 25 Mei 2026 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Jakarta, Kabar Pajajaran — Pemerintah menyesuaikan kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan efisiensi tambahan senilai Rp 67 triliun. Dana tersebut pemerintah ambil dari pos cadangan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan itu dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan pemerintah telah merealisasikan anggaran MBG sebesar Rp 75 triliun atau 22,4 persen dari total kebutuhan tahun ini.

Purbaya menegaskan pemerintah telah mengefisienkan anggaran program tersebut sesuai arahan Presiden. Ia menyebut total penghematan mencapai Rp 268 triliun dari pagu awal Rp 335 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyesuaian anggaran tidak mengganggu layanan utama di lapangan. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya memfokuskan pemangkasan pada belanja operasional kantor pusat.

“Pemangkasan kami arahkan pada pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan jumlah penerima manfaat,” ujar Nanik kepada detikcom, Minggu (24/5/2026).

Ia menambahkan BGN juga memangkas anggaran perjalanan dinas, kegiatan rapat di hotel, serta berbagai pengadaan non-esensial. “Kami kini hanya menggunakan operasional kantor pusat untuk membayar gaji pegawai,” katanya.

Badan Gizi Nasional juga telah menyesuaikan struktur belanja internal dan menghentikan pengadaan yang tidak mendukung layanan langsung kepada masyarakat.

Meski pemerintah memangkas anggaran di tingkat pusat, BGN memastikan dana untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pembelian bahan baku makanan dan biaya operasional, tetap berjalan tanpa perubahan sehingga layanan kepada masyarakat tetap stabil. ***(Ant)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BREAKING NEWS : Prabowo Ambil Keputusan Tegas! Listyo Sigit Dicopot dari Jabatan KSP
Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Dua Jenderal Polri Ikut Terseret
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal, Isu Bintang Empat Ikut Mencuat
Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Berujung Pencopotan Kapolres, Ini Kronologi Lengkapnya
PPN Pembalut 11 Persen Disorot DPR, Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, RDTR Terintegrasi OSS Capai 576 dan Target LP2B Tembus 87,93%
Gunung Anak Krakatau Erupsi 3 Kali, Status Masih Siaga Level III
Kapolri Suyudi Ario Seto Janji Berantas Narkoba hingga Bersihkan Internal Polri

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 09:06 WIB

Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Dua Jenderal Polri Ikut Terseret

Selasa, 3 November 2026 - 16:02 WIB

Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal, Isu Bintang Empat Ikut Mencuat

Selasa, 3 November 2026 - 10:18 WIB

Penggeledahan Ponpes Sukoharjo Berujung Pencopotan Kapolres, Ini Kronologi Lengkapnya

Senin, 2 November 2026 - 20:00 WIB

PPN Pembalut 11 Persen Disorot DPR, Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 18:52 WIB

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, RDTR Terintegrasi OSS Capai 576 dan Target LP2B Tembus 87,93%

Berita Terbaru