JAKARTA, KABAR PAJAJARAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM yang pemerintah siapkan untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menyampaikan apresiasi itu saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5).
Bima Soroti Masalah Data UMKM yang Tidak Sinkron
Dalam sambutannya, Bima menyoroti persoalan data UMKM yang masih tidak seragam di berbagai daerah. Ia menyebut data pelaku usaha sering berbeda antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan menyusun kebijakan pembinaan yang tepat.
“Kalau bicara data UMKM, datanya beda-beda dan kadang selisihnya cukup jauh,” kata Bima.
Ia menjelaskan ketidaksinkronan data tersebut menghambat proses pendampingan UMKM, mulai dari perizinan hingga akses pasar.
Tekankan Pendekatan Berbeda untuk UMKM
Selain itu, Bima menilai pemerintah tidak bisa menyamakan pendekatan terhadap seluruh pelaku UMKM. Ia menegaskan setiap sektor usaha memiliki karakteristik berbeda.
Ia meminta pemerintah daerah menyesuaikan strategi pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
“UMKM itu variannya banyak, jadi pendekatannya juga harus berbeda,” ujarnya.
SAPA UMKM Dorong Integrasi dan Kolaborasi
Bima menilai kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting untuk menyatukan basis data UMKM secara nasional. Ia juga mendorong penguatan kerja kolaboratif antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas.
Menurutnya, platform tersebut membuka ruang co-creation dalam merancang solusi pengembangan UMKM.
“Kalau semua pihak bisa duduk bersama dalam satu platform, kita bisa membangun solusi secara kolaboratif,” katanya.
Dorong Peran Aktif Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Bima menegaskan keberhasilan SAPA UMKM sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Ia meminta kepala daerah rutin memperbarui dan memanfaatkan data UMKM di wilayah masing-masing.
Ia menyebut pemerintah daerah paling memahami kondisi lapangan sehingga memiliki peran penting dalam validasi data.
Kemendagri Siap Kawal Implementasi
Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri akan mengawal implementasi SAPA UMKM agar pemerintah daerah dapat memanfaatkannya secara optimal.
Ia juga meminta kepala daerah mendukung penuh penggunaan platform tersebut dalam memperkuat pengembangan UMKM di daerah.
“Kemendagri akan mengawal implementasi ini agar kepala daerah benar-benar memanfaatkannya,” ujarnya. ***(Ant)
