INDRAMAYU, KABAR PAJAJARAN – Lonjakan harga solar nonsubsidi dari Rp16 ribu menjadi Rp27 ribu per liter mulai menekan aktivitas nelayan di Kabupaten Indramayu. Dampaknya, ratusan kapal nelayan kini memilih berhenti beroperasi dan terparkir di Pelabuhan Karangsong.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin, menyatakan para nelayan tidak mampu menanggung lonjakan biaya operasional akibat mahalnya bahan bakar. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar dua bulan terakhir.
“Kenaikan harga solar nonsubsidi sangat tinggi sehingga nelayan tidak mampu membeli bahan bakar untuk melaut,” ujar Kajidin, Rabu (6/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Biaya Operasional Melonjak, Kapal Terpaksa Parkir
Para nelayan kini menahan kapal di pelabuhan karena biaya melaut meningkat drastis. Harga solar menjadi komponen utama pengeluaran operasional kapal, terutama bagi kapal berukuran besar yang membutuhkan konsumsi bahan bakar tinggi.
Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, menyebut sekitar 600 kapal biasanya beroperasi di Pelabuhan Karangsong. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 kapal memiliki bobot di atas 30 gross ton (GT) dan menggunakan solar nonsubsidi, sementara sisanya merupakan kapal di bawah 30 GT yang masih memakai solar bersubsidi.
Namun, sejak akhir Maret 2026, lebih dari 100 kapal berbobot di atas 30 GT berhenti melaut karena tidak mampu menanggung biaya bahan bakar.
Ribuan ABK Terancam Menganggur
Setiap kapal umumnya mempekerjakan 15 hingga 17 anak buah kapal (ABK). Karena ratusan kapal tidak beroperasi, ribuan ABK kini berpotensi kehilangan pekerjaan.
Suwarto menjelaskan, sebagian kapal yang masih melaut berangkat sebelum harga solar melonjak tajam. Karena itu, biaya operasional mereka masih tertutup. Namun, kapal-kapal tersebut diperkirakan juga akan berhenti beroperasi setelah kembali ke pelabuhan.
“Kapal yang masih di laut kemungkinan tidak bisa melaut lagi setelah pulang, karena biaya operasional sudah membengkak,” katanya.
Nelayan Khawatir Dampak Berlanjut
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan penurunan produksi tangkapan ikan dan dampaknya terhadap ekonomi pesisir. Nelayan berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar aktivitas melaut kembali berjalan normal dan roda ekonomi masyarakat pesisir tidak terhenti. ***(Chq)
