Jakarta, Kabar Pajajaran – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons pandangan sejumlah pihak yang menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada pengurangan anggaran dan program pendidikan.
Menurut Teddy, anggapan tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memangkas anggaran maupun menghentikan program pendidikan yang telah berjalan sebelumnya.
“Itu narasi yang keliru. MBG justru bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya siswa dari PAUD hingga SMA dan sederajat,” ujar Teddy, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disetujui DPR RI sejak September 2025, sehingga tidak ada pengurangan seperti yang dituduhkan. Bahkan, pemerintah disebut menambah sejumlah program di sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: Hakim: Perbuatan Kerry Tak Sejalan dengan Perang Melawan Korupsi
Teddy menegaskan seluruh program pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan kebijakan baru, di antaranya program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan kampus baru, serta pengadaan 280 ribu unit televisi digital untuk pembelajaran di 280 ribu sekolah dasar.
Ia menyebut, dalam satu tahun hampir 16.000–20.000 siswa telah terakomodasi di 166 Sekolah Rakyat. Tahun ini, pemerintah berencana membangun tambahan 100 Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Teddy juga membantah isu adanya sekolah yang terbengkalai akibat pelaksanaan MBG. Ia menyatakan pemerintah justru telah merenovasi 16.000 sekolah rusak sepanjang 2025 dengan dukungan anggaran Rp17 triliun melalui Kemendikdasmen.
Baca juga: Lelang Dimulai 2026, Tol Getaci Siap Ubah Wajah Ekonomi Priangan?
Perhatian terhadap tenaga pendidik pun, kata dia, tetap menjadi prioritas. Pemerintah pusat menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan, yang sebelumnya tidak pernah mengalami kenaikan selama dua dekade. Tunjangan guru non-ASN juga meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Selain kenaikan nominal, mekanisme penyaluran insentif juga diubah. Jika sebelumnya dana ditransfer ke daerah dan dibayarkan setiap tiga bulan, kini insentif langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Teddy berharap polemik terkait dugaan pengurangan anggaran pendidikan dapat diluruskan.
“Tidak ada program maupun anggaran pendidikan yang dikurangi. Justru kini lebih fokus dan terarah kepada kebutuhan guru, siswa, dan sekolah,” pungkasnya.***(Nalika)
