Bandung, Kabar Pajajaran – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan menjemput langsung 13 warga Jawa Barat yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Saat ini, para korban berada di tempat penampungan di Kota Maumere dalam kondisi aman setelah berhasil diselamatkan relawan kemanusiaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi dan lintas provinsi untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, mengatakan pihaknya langsung melakukan koordinasi intensif begitu menerima arahan dari gubernur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, kami langsung berkoordinasi dengan Karo Hukum, Kesbangpol, Diskominfo, serta Tim Hukum Jabar Istimewa untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan komprehensif,” ujar Siska di Bandung, Rabu (18/2/2026).
Koordinasi juga dilakukan dengan Polda Jawa Barat, Polda NTT, DP3AKB NTT, TP PKK NTT, hingga pihak rumah penampungan serta biarawati yang saat ini merawat para korban di Maumere.
Fokus pada Kepentingan Terbaik Korban
Menurut Siska, rencana penjemputan langsung oleh gubernur dilakukan demi memastikan hak-hak korban, terutama anak-anak yang turut menjadi korban, dapat terpenuhi dengan baik.
“Pak Gubernur ingin memastikan kepentingan terbaik bagi korban. Mudah-mudahan proses penjemputan berjalan lancar,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi psikologis para korban yang sempat menurun kini mulai membaik setelah menerima sambungan telepon langsung dari gubernur. Dukungan moral tersebut dinilai menjadi penyemangat bagi para korban.
Siska juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar daerah dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan prosedur resmi.
Tidak Intervensi Proses Hukum
Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menegaskan langkah gubernur menjemput korban bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
“Pak Gubernur sangat konsen menyelamatkan korban, bukan mencampuri proses hukum. Proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, para korban sudah berada di Maumere selama hampir satu bulan. Jika menunggu seluruh proses hukum selesai, waktu yang dibutuhkan akan cukup panjang, sementara kondisi psikologis korban perlu segera dipulihkan.
Setelah para korban kembali ke Jawa Barat, Tim Hukum Jabar Istimewa akan memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa menghambat hak korban untuk pulang dan mendapatkan perlindungan maksimal.
Diselamatkan Relawan Kemanusiaan
Sebelumnya, 13 perempuan asal Jawa Barat diberangkatkan ke NTT dengan janji bekerja di sebuah tempat hiburan. Namun setibanya di lokasi, mereka diduga menerima upah rendah dan perlakuan tidak layak.
Para korban akhirnya berhasil diselamatkan oleh Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) yang diketuai Suster Ika. Upaya pemulangan semakin cepat setelah dilakukan komunikasi langsung antara Suster Ika dan Gubernur Jawa Barat melalui video call.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memastikan akan menelusuri kemungkinan adanya korban lain dengan kasus serupa, termasuk laporan yang muncul melalui media sosial.
Langkah cepat ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi warganya dari praktik perdagangan orang dan memastikan pemulihan korban menjadi prioritas utama. ***Anton
