Kota Bandung, Kabar Pajajaran — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah pembangunan 2026 dengan menekankan efisiensi internal tanpa menghentikan laju pembangunan. Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, meskipun Jawa Barat menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dalam wawancara di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar, S.STP., M.Tr.A.P., menyampaikan bahwa prinsip yang dipegang Pemprov Jabar adalah penghematan belanja rutin pemerintah, agar masyarakat tetap merasakan hasil pembangunan.
Pemprov Jabar menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Target tersebut didorong oleh investasi masif, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: Capaian Pembangunan Jawa Barat 2025 Tembus 94 Persen Meski Dihimpit Tekanan Anggaran
Fokus utama pembangunan infrastruktur 2026 diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan provinsi. Pemerintah menargetkan kondisi jalan provinsi harus leucir atau mulus, tidak hanya di jalur utama, tetapi juga hingga wilayah pelosok guna menekan kesenjangan ekonomi desa dan kota.
Sejumlah proyek prioritas pun disiapkan, antara lain penyelesaian jembatan besar di Karawang dan Dayeuhkolot, pembangunan flyover Bulak Kapal Bekasi, underpass Cimahi, serta pembebasan lahan jalur Puncak Dua.
Di sektor energi, Pemprov Jabar menargetkan 100 persen elektrifikasi pada 2026, termasuk pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah terpencil dan kawasan hutan yang sulit dijangkau jaringan kabel PLN. Integrasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur rawan juga akan diperkuat demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari.
Baca juga: Bandung Zoo Dibuka Gratis Awal Tahun, Pengunjung Bisa Donasi dan Botram
Selain pembangunan fisik, Pemprov Jabar akan memulai pembahasan perubahan tata ruang secara menyeluruh pada Januari 2026 untuk menekan degradasi lingkungan dan mengatasi persoalan banjir kronis. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga ekosistem dengan melarang perkebunan sawit dan mengarahkan pengembangan pada tanaman ramah lingkungan seperti teh, karet, kina, dan kopi.
Dari sisi ekonomi, 2026 diproyeksikan menjadi momentum masuknya puluhan pabrik baru di sektor otomotif, makanan dan minuman, serta kimia plastik yang berbasis kearifan lingkungan. Pemprov Jabar menegaskan prioritas penyerapan tenaga kerja akan diberikan kepada warga lokal Jawa Barat.*** (Nalika)
