Jakarta, Kabar Pajajaran – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) selama periode libur Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi pengendalian arus mudik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan WFA ditujukan untuk mengisi hari kerja di sela-sela libur panjang Lebaran, sehingga pergerakan masyarakat tidak menumpuk pada waktu yang sama.
“Kami juga akan berikan work from anywhere, supaya yang bolong-bolong mendekati nanti hari raya Lebaran itu bisa diisi oleh work from anywhere,” ujar Airlangga, dikutip dari Antara, Jumat (6/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan skema WFA, pekerja kantoran—baik aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai swasta—dapat bekerja dari lokasi mana pun tanpa harus kembali lebih cepat ke kota asal. Pemerintah menilai langkah ini berpotensi menyebar waktu keberangkatan dan kepulangan mudik, sehingga menekan kepadatan lalu lintas dan beban transportasi publik.
Pengaruh ke Pola Mudik
Pemerintah memperkirakan arus mudik Lebaran 2026 kembali meningkat seiring pulihnya mobilitas masyarakat. Dengan adanya WFA selama periode sekitar 14–29 Maret 2026, pemudik memiliki fleksibilitas untuk berangkat lebih awal atau kembali lebih lambat.
Kondisi tersebut dinilai dapat:
-
mengurangi puncak kepadatan mudik dan arus balik,
-
menekan risiko kemacetan ekstrem,
-
serta meningkatkan keselamatan perjalanan.
Kebijakan ini juga diproyeksikan memberi dampak positif bagi daerah tujuan mudik, karena lama tinggal pemudik berpotensi lebih panjang, sehingga belanja masyarakat di daerah meningkat.
Dampak Ekonomi dan Daya Beli
Selain pengaturan mobilitas, kebijakan WFA juga dipandang sebagai instrumen untuk menjaga perputaran ekonomi selama libur panjang. Dengan waktu tinggal yang lebih lama di kampung halaman, konsumsi rumah tangga—terutama di sektor pangan, ritel, transportasi lokal, dan pariwisata daerah—diperkirakan meningkat.
Untuk memperkuat efek tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi selama periode Lebaran. Airlangga mengungkapkan, total anggaran insentif Lebaran 2026 mencapai sekitar Rp 13 triliun.
Stimulus tersebut meliputi:
-
diskon tarif transportasi umum,
-
pemotongan tarif tol,
-
serta bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Insentif ini kami siapkan agar mobilitas tetap terjaga, konsumsi tidak turun, dan dampak ekonomi Lebaran bisa dirasakan lebih luas,” kata Airlangga.
Aturan WFA Menyusul
Kebijakan WFA akan diatur melalui surat edaran (SE). Untuk ASN, ketentuan akan diterbitkan oleh Kementerian PANRB, sementara bagi pegawai swasta akan diatur melalui SE Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah menegaskan, WFA bersifat pengaturan fleksibilitas kerja, bukan tambahan hari libur. Implementasinya akan disesuaikan dengan karakteristik sektor dan kebutuhan masing-masing instansi atau perusahaan.
Dengan kombinasi WFA, libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, serta stimulus ekonomi, pemerintah berharap Lebaran 2026 tidak hanya berjalan lebih lancar dari sisi mudik, tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik, terutama di daerah. ***Anton
