BANDUNG, KABAR PAJAJARAN — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran hingga triliunan rupiah untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa. Pemerintah menyebut dana tersebut bersumber dari pendapatan daerah, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Hampir satu juta siswa di Jawa Barat mendapat manfaat dari anggaran pendidikan tersebut. Dana itu antara lain digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah, seperti listrik dan air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, serta berbagai kebutuhan pendidikan lainnya.
Pemprov Jabar mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk kebutuhan tersebut. Anggaran itu berada di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembayaran sertifikasi guru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Puluhan Ribu Siswa Sekolah Swasta Mendapat Bantuan
Pemprov Jabar juga memberikan dukungan kepada siswa yang bersekolah di SMA dan SMK swasta melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Program tersebut menyasar 31.663 siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp73 miliar untuk program tersebut pada 2026.
Pemerintah menggunakan dana itu untuk membantu pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Setiap siswa SMA memperoleh bantuan Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK mendapat Rp175.000 per bulan.
Selain SPP, pemerintah juga membantu pembayaran sumbangan pendidikan atau uang pangkal sekolah swasta. Nilai bantuan tersebut mencapai Rp1,5 juta per siswa setiap tahun.
Siswa Kurang Mampu Dapat Seragam hingga Buku
Pemprov Jabar turut memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Sebanyak 38.887 siswa menerima bantuan berupa seragam, tas, sepatu, dan buku. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp70 miliar dari APBD Jawa Barat untuk program tersebut.
Setiap siswa memperoleh bantuan senilai Rp1,8 juta per tahun.
Program itu menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Pemprov Jabar Cegah Siswa Putus Sekolah
Pemerintah juga menyiapkan program khusus untuk siswa yang menghadapi risiko putus sekolah.
Pemprov Jabar mengalokasikan sekitar **Rp70 miliar** untuk membantu pembayaran iuran bulanan bagi 117.457 siswa.
Melalui program tersebut, setiap siswa memperoleh bantuan iuran pendidikan sebesar Rp600.000 per tahun.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa berbagai program pendidikan tersebut mendapat dukungan dari pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari pajak masyarakat.
“Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” kata Dedi Mulyadi, Selasa (22/9/2026).
Dedi Mulyadi Ajak Warga Taat Pajak
Karena itu, Dedi mengajak masyarakat terus mendukung pembangunan Jawa Barat dengan memenuhi kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, kontribusi masyarakat melalui pajak ikut menopang berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pendidikan bagi siswa di Jawa Barat.
Pemprov Jabar berharap dukungan masyarakat dapat terus berjalan sehingga pemerintah mampu mempertahankan berbagai program pelayanan publik dan pendidikan bagi masyarakat. ***
