BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Pemerintah Kota Kota Bandung menyiapkan berbagai langkah alternatif untuk menangani persoalan sampah apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak penetapan status darurat sampah. Pemkot langsung menggerakkan sejumlah strategi karena volume sampah terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pemerintah kota tidak akan menunggu keputusan darurat untuk bertindak. Ia menekankan bahwa Pemkot akan terus mencari solusi nyata di lapangan.
“Kalau permintaan kedaruratan tidak disetujui, kami tetap cari jalan lain karena masalah ini harus selesai,” ujar Farhan, Rabu (3/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lonjakan Sampah Dipicu Pembatasan TPA Sarimukti dan Aktivitas Warga
Sejumlah faktor mendorong kenaikan volume sampah di Bandung. Pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti menjadi pemicu utama. Selain itu, aktivitas masyarakat yang meningkat saat libur panjang ikut menambah beban sampah harian.
Pemkot mencatat peningkatan signifikan setelah periode Lebaran 2026. Ketergantungan Bandung terhadap satu TPA juga memperburuk kondisi di lapangan.
Akibatnya, beberapa titik pembuangan sampah mengalami penumpukan dan mengganggu kebersihan lingkungan kota.
Pemkot Bandung Dorong Rencana TPA Mandiri
Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mandiri sebagai solusi jangka panjang. Pemkot menilai ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tidak lagi memadai untuk kondisi saat ini.
Farhan menjelaskan bahwa pemerintah kota kini fokus mencari lahan dan mengurus perizinan untuk proyek tersebut.
“Kami siapkan lahan, kami urus perizinan. Kalau memungkinkan, kami jalankan. Kalau tidak, kami cari opsi lain,” kata Farhan.
Pemkot Perluas Program Gaslah untuk Dorong Pemilahan Sampah
Pemkot Bandung memperkuat program Gaslah untuk meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya. Program ini mendorong warga memilah sampah langsung dari rumah tangga.
Pemerintah kota mencatat peningkatan partisipasi warga. Sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang memilah sampah, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 20 rumah per RT.
Meski meningkat, angka tersebut masih jauh dari target 60 rumah per RT. Pemkot kemudian memperluas edukasi agar lebih banyak warga ikut terlibat.
Pemprov Jabar Siapkan Teknologi Pengolahan Sampah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan mesin pengolahan sampah untuk setiap kelurahan. Pemerintah provinsi mendorong penggunaan teknologi ini untuk mengurangi ketergantungan pada TPA.
Pemkot Bandung menyambut rencana tersebut dan langsung menyatakan kesiapan untuk mengoperasikan fasilitas itu di lapangan.
“Kami siap mengoptimalkan bantuan tersebut,” ujar Farhan.
Status Darurat Masih Dikaji, Pemprov Minta Pendekatan Hati-hati
Pemprov Jawa Barat belum menetapkan status darurat sampah karena masih mengkaji dampaknya. Pemerintah provinsi menilai keputusan tersebut harus melalui pertimbangan matang agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Selain itu, Pemprov menekankan perlunya efektivitas penanganan di lapangan sebelum mengambil langkah darurat. Kondisi TPA Sarimukti yang mendekati kapasitas maksimal juga terus menjadi perhatian utama.
Pemkot Tekankan Solusi Nyata di Lapangan
Pemkot Bandung kini memprioritaskan solusi konkret untuk mengatasi krisis sampah. Pemerintah kota menggabungkan strategi jangka pendek dan jangka panjang, mulai dari pengolahan berbasis teknologi hingga peningkatan partisipasi masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Pemkot berharap persoalan sampah dapat terkendali tanpa harus bergantung sepenuhnya pada status darurat. ***(Chq)
