JAKARTA, KP – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih predikat Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 untuk kategori pemerintah provinsi tingkat nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Penghargaan Pembangunan Daerah menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Program tersebut juga memberikan umpan balik bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bappenas Dorong Inovasi Pembangunan Daerah
Rachmat Pambudy mengatakan PPD 2026 mendorong pemerintah daerah memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional. Selain itu, Rachmat mendorong daerah memperkuat inovasi untuk mencapai target pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan.
Dedi Mulyadi Tekankan Inovasi Pelayanan Publik
Dedi Mulyadi mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, keterbatasan justru dapat mendorong pemerintah daerah mencari pendekatan baru dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Karena wilayah dengan keterbatasannya akan memicu inovasi. Untuk apa? Inovasi untuk memberikan pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Dedi.
Dedi menilai pemerintah perlu mengarahkan inovasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Fokus pada Pendidikan dan Infrastruktur
Pemprov Jawa Barat juga terus memperbaiki sektor pendidikan. Pemerintah menambah jumlah sekolah, ruang kelas baru, serta tenaga guru untuk memperluas layanan pendidikan.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Jabar menargetkan peningkatan kualitas jalan. Pemerintah juga memperhatikan aspek penerangan jalan umum atau PJU serta pemasangan CCTV yang terhubung.
Dedi mengatakan perbaikan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Pemprov Jabar juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu fokus pembangunan.
Program tersebut mencakup perbaikan sanitasi dan perumahan masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu.
Dedi menyebut anggaran perbaikan rutilahu meningkat dari sekitar Rp17,5 juta menjadi Rp40 juta per rumah.
“Pada layanan kesejahteraan publik, sanitasi dan perumahan masyarakat harus baik. Dari anggaran (perbaikan rutilahu) Rp17,5 juta naik menjadi Rp40 juta, karena saya ingin meningkatkan derajat orang,” ujarnya.
Jaminan Pekerja Informal Diperluas
Pemprov Jabar juga menyiapkan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun depan.
Program tersebut menyasar pekerja informal, termasuk petani dan nelayan. Pemprov Jabar menargetkan cakupan jaminan hingga 5,7 juta pekerja informal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Dengan penghargaan PPD 2026, Pemprov Jabar mendapat evaluasi sekaligus dorongan untuk melanjutkan perbaikan perencanaan, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. ***(Chq)
