JAKARTA, KP — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempertimbangkan desalinasi air laut sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat pasokan air bersih di tengah ancaman kekeringan.
Gagasan tersebut mencuat setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan lima wilayah Jakarta dalam kategori Awas kekeringan meteorologis pada Dasarian II, periode 11-20 September 2026.
Lima wilayah tersebut meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi itu mendorong pemerintah menyiapkan sumber air alternatif. Salah satu pilihan yang kini mendapat perhatian adalah teknologi desalinasi.
Teknologi ini mengolah air laut dengan memisahkan kandungan garam dan zat terlarut sehingga menghasilkan air tawar.
DPRD DKI Dorong Pemanfaatan Air Laut
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemprov DKI Jakarta mulai mengkaji penggunaan teknologi desalinasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih.
Menurut Suhud, Jakarta perlu menyiapkan sumber air alternatif sebelum kekeringan mengganggu pasokan air masyarakat.
“Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi ya, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar. Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Suhud melihat pengalaman pengolahan air laut di Kepulauan Seribu dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengembangan teknologi serupa di wilayah Jakarta lainnya.
Pramono Anung Sambut Gagasan Desalinasi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membuka peluang pemanfaatan teknologi desalinasi.
Pramono mengatakan perkembangan teknologi memungkinkan pengelola air mengolah air laut menjadi air tawar.
Namun, Pemprov DKI membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan pengolahan tersebut.
Pramono menghubungkan kebutuhan infrastruktur itu dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
“Untuk mengubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah Giant Sea Wall-nya segera dimulai,” kata Pramono di Gedung PMI DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026), dikutip dari Antara.
Menurut Pramono, keberadaan Giant Sea Wall dapat mendukung pengelolaan air payau yang kemudian dapat menjadi bahan baku pengolahan air tawar.
Pemprov DKI juga dapat mengembangkan pengolahan tersebut melalui PAM Jaya apabila ketersediaan air dan infrastrukturnya mendukung.
Teknologi SWRO Bisa Ubah Air Laut Jadi Air Tawar
Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menjelaskan bahwa teknologi desalinasi sudah berkembang di berbagai negara.
Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Seawater Reverse Osmosis (SWRO).
Teknologi SWRO menggunakan membran untuk menyaring garam dan berbagai zat terlarut dari air laut. Proses tersebut menghasilkan air dengan kadar garam yang jauh lebih rendah.
Meski teknologi sudah tersedia, Jakarta tetap perlu menghitung kebutuhan energi dan biaya operasional sebelum menerapkannya dalam skala besar.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan emisi dan potensi dampak ekologis dari proses desalinasi.
Desalinasi Air Laut Bukan Solusi Tunggal
Mahawan menyarankan Jakarta tidak menjadikan desalinasi sebagai satu-satunya sumber air.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem penyediaan air yang menggabungkan berbagai sumber. Strategi tersebut dapat memperkuat ketahanan air ketika kekeringan mengurangi pasokan dari sumber lain.
Sejumlah negara telah menggunakan pendekatan tersebut.
Singapura, misalnya, menggabungkan air lokal, air impor, air daur ulang, dan desalinasi dalam sistem penyediaan airnya.
Perth di Australia juga mengombinasikan desalinasi dengan sumber air lain, termasuk air tanah.
Pengalaman berbagai wilayah tersebut menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber air untuk menghadapi perubahan kondisi iklim dan kebutuhan penduduk.
Jakarta Perlu Perkuat Wilayah Hulu
Ketahanan air Jakarta tidak hanya bergantung pada kondisi di dalam wilayah Ibu Kota.
Jakarta berada di bagian hilir sistem hidrologi yang lebih luas. Karena itu, kondisi kawasan hulu ikut memengaruhi ketersediaan dan kualitas air yang masuk ke Jakarta.
Wilayah tersebut mencakup kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, serta daerah aliran sungai Ciliwung, Cisadane, dan Citarum-Jatiluhur.
Pemerintah perlu menjaga kawasan resapan dan tutupan lahan di wilayah hulu. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sungai serta kapasitas penyimpanan air.
Langkah tersebut dapat berjalan bersamaan dengan pengembangan sumber air alternatif seperti desalinasi.
Kajian Desalinasi Jakarta Masih Berlanjut
Ancaman kekeringan membuat Pemprov DKI Jakarta perlu memperkuat ketahanan pasokan air bersih.
Desalinasi air laut Jakarta kini menjadi salah satu opsi yang mendapat perhatian dari pemerintah dan DPRD DKI.
Namun, pemerintah masih perlu mengkaji berbagai aspek sebelum menerapkan teknologi tersebut secara luas.
Kajian tersebut mencakup kebutuhan infrastruktur, biaya produksi, konsumsi energi, sistem distribusi, serta dampak lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga sumber air dari wilayah hulu dan mengembangkan berbagai alternatif pasokan.
Dengan pendekatan tersebut, Jakarta dapat membangun sistem penyediaan air yang lebih beragam untuk menghadapi ancaman kekeringan dan gangguan pasokan. ***(Ant)
