KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan 25.000 mahasiswa untuk membantu menangani persoalan sampah di Bandung Raya. Para mahasiswa akan turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi sekaligus mendampingi warga dalam mengelola sampah dari sumbernya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk menjalankan program tersebut.
Program pendampingan akan berlangsung selama tiga bulan mulai Oktober 2026. Mahasiswa yang terlibat akan mendapat konversi kegiatan sebesar 10 SKS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemprov Jabar juga menyiapkan modul serta perangkat digital untuk membantu mahasiswa menjalankan pendampingan di lapangan.
Belajar dari Program di Arcamanik
Herman menjelaskan, program tersebut merupakan pengembangan dari uji coba yang sebelumnya berlangsung di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.
Dalam uji coba itu, sekitar 500 mahasiswa mendampingi masyarakat selama tiga bulan. Evaluasi program menunjukkan hasil positif.
Pendampingan mahasiswa mampu menekan timbulan sampah sekitar 20 persen. Program tersebut juga meningkatkan pemilahan sampah hingga dua kali lipat.
Pemprov Jabar kemudian berencana memperluas model tersebut ke sekitar 52 kecamatan di kawasan Bandung Raya.
Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan para camat dan perguruan tinggi untuk menyiapkan pelaksanaan program berskala lebih besar itu.
Target Tekan 1.000 Ton Sampah per Hari
Herman mengatakan Pemprov Jabar menargetkan pengurangan sampah dari sumbernya hingga 20 persen.
Bandung Raya saat ini menghasilkan sekitar 5.000 ton sampah setiap hari. Jika target pengurangan 20 persen tercapai, sekitar 1.000 ton sampah bisa ditekan sebelum masuk ke TPA Sarimukti.
“Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” tutur Herman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
Selain melibatkan mahasiswa, Pemprov Jabar juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah yang sudah tersedia.
Fasilitas tersebut antara lain TPS 3R, tempat pemilahan, RDF, pengomposan, budidaya maggot, serta berbagai teknologi pengolahan sampah lainnya.
Pemda akan menyesuaikan penggunaan fasilitas dengan karakteristik sampah dan kondisi setiap wilayah.
Pemilahan Jadi Kunci
Herman menyebut sejumlah fasilitas pengolahan sampah belum bekerja secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat masih mencampur berbagai jenis sampah.
Kondisi tersebut menyulitkan fasilitas tertentu untuk mengolah sampah secara optimal.
Herman mencontohkan budidaya maggot yang membutuhkan sampah organik terpilah. Sampah yang masih bercampur plastik dan material lain akan mengurangi efektivitas pengolahan.
Karena itu, Pemprov Jabar tidak hanya mengandalkan teknologi. Pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.
“Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan,” kata Herman.
Perpanjang Operasional TPA Sarimukti
Pemprov Jabar menjalankan strategi penanganan sampah melalui dua pendekatan, yakni technology engineering dan social engineering.
Pemerintah terus mengembangkan teknologi pengolahan sampah. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong masyarakat mengubah kebiasaan melalui edukasi dan pendampingan langsung.
Strategi tersebut juga bertujuan memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029.
Pemprov Jabar berharap pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy di TPPAS Legok Nangka dapat beroperasi penuh pada 2030.
“Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa operasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan hulu, tengah dan hilir,” ujar Herman.
Masyarakat Diminta Ikut Bergerak
Herman menegaskan, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah Bandung Raya seorang diri.
Menurut dia, masyarakat harus mengambil peran karena persoalan sampah banyak bermula dari sumbernya.
Ia masih menemukan titik-titik yang terlihat bersih dari luar, tetapi menyimpan timbunan sampah yang sengaja disembunyikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup mengandalkan kegiatan pengangkutan.
“Tidak bisa kita main angkut-angkut terus tanpa penanganan komprehensif. Saatnya ada peran serta masyarakat dan semua komponen,” tegas Herman.
Ia mengajak masyarakat Bandung Raya mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.
“Pemda sudah bergerak, perguruan tinggi bergerak, Pramuka bergerak. Ayo masyarakat juga bergerak,” katanya.
Herman menilai pengurangan sampah sebesar 20 persen saja sudah memberikan dampak besar terhadap sistem pengelolaan sampah Bandung Raya.
Jika masyarakat meningkatkan partisipasi, pengurangan sampah berpotensi melampaui target tersebut.
“Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita,” ujar Herman.
Pemprov Jabar berharap kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, Pramuka, dan masyarakat dapat mencegah krisis sampah Bandung Raya. Pemerintah kini mendorong seluruh pihak bergerak dari hulu hingga hilir sebelum persoalan sampah semakin sulit dikendalikan. ***(Ant)
