BANDUNG, KABAR PAJAJARAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program pembangunan Jawa Barat pada 2026 tetap berjalan meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan rencana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemprov Jabar memilih mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan sesuai skala prioritas.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengelola anggaran secara cermat agar berbagai program pembangunan tetap mencapai target. Ia juga meminta jajaran terkait mempercepat pengerjaan proyek yang masih berlangsung menjelang akhir tahun.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujar KDM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KDM Optimalkan APBD untuk Pembangunan Jabar
KDM mengakui kondisi fiskal Jawa Barat menghadapi tekanan akibat tertundanya dana bagi hasil. Namun, ia menilai Pemprov Jabar masih bisa menjalankan program pembangunan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia tanpa menambah pinjaman.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Jabar akan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
KDM juga menjelaskan bahwa pemerintah membuka kemungkinan menerapkan skema tunda bayar untuk sejumlah kegiatan. Melalui skema tersebut, pembayaran pekerjaan yang berlangsung pada 2026 dapat dilakukan pada 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” tambahnya.
Pembangunan Jalan Berpotensi Picu Kemacetan
Di tengah percepatan pembangunan, KDM turut meminta maaf kepada wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan. Ia mengakui sejumlah ruas jalan berpotensi mengalami kemacetan akibat pengerjaan proyek infrastruktur.
Pemprov Jabar saat ini mengerjakan sejumlah proyek jalan, baik melalui pengaspalan menggunakan hotmix maupun pengecoran beton. Aktivitas konstruksi tersebut dapat memengaruhi kelancaran lalu lintas, terutama ketika volume kendaraan meningkat pada akhir pekan.
Karena itu, masyarakat dan wisatawan perlu memperhitungkan waktu perjalanan serta menyesuaikan rute ketika melintasi lokasi proyek.
KDM Apresiasi Dukungan DPRD dan Masyarakat
KDM menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat yang mendukung program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, dukungan legislatif berperan penting dalam menjaga agar belanja pemerintah tetap tepat sasaran.
Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terus memberikan arahan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Selain dukungan pemerintah dan legislatif, KDM menilai kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan fiskal Jawa Barat.
“Tentunya terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” tutupnya.
Dengan mengandalkan optimalisasi APBD, Pemprov Jabar menargetkan program pembangunan 2026 tetap berjalan sesuai prioritas tanpa menambah beban pinjaman. Pemerintah juga perlu memastikan pengaturan pembayaran kegiatan dan percepatan proyek tetap mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah. ***(Chq)
